Dukung Arahan Prabowo, Anggota DPR Azis Subekti Dorong Satgas Pascabencana Kerja Cepat Satu Komando

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti menegaskan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) atau badan khusus rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan sekadar penambahan lembaga.

Melainkan, kata dia, harus menjadi mesin pemulihan negara yang bekerja cepat, terukur, dan berdampak langsung bagi warga.

"Bencana tidak menunggu proses birokrasi selesai yang diuji dalam situasi darurat bukan hanya ketahanan alam, tetapi juga ketahanan kelembagaan negara dalam merespons dan memulihkan kondisi masyarakat terdampak," ujar Azis melalui keterangan tertulis diterima, Rabu (17/12/2025).

Azis mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat paripurna kabinet untuk segera masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pembentukan satgas atau badan khusus. Ia menilai, langkah tersebut sebagai arah kerja konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.

"Menggunakan analogi mesin, fase tanggap darurat ibarat rem, sementara rehabilitasi dan rekonstruksi adalah gigi persneling. Jika transisi tidak dilakukan cepat, maka pemulihan akan tersendat dan korban menunggu terlalu lama," ucap dia.

Azis mengingatkan, agar negara tidak terjebak pada pola lama yang ramai di awal, namun lemah dalam penyelesaian substansi. Maka kebocoran terbesar dalam penanganan pascabencana bukan hanya soal anggaran, melainkan waktu.

Dia menjelaskan, data yang berputar dan tarik-menarik kewenangan, hingga proses pengadaan yang berlarut membuat rehabilitasi kerap berhenti pada tumpukan dokumen, bukan pada pemulihan nyata di lapangan.

"Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi harus bekerja dengan satu komando, satu data, satu target dan satu ritme dari pusat hingga daerah," saran Azis.

Azis juga mendorong, adanya satu pintu koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta pelibatan tokoh masyarakat dan ulama untuk mempercepat pemulihan sosial warga.

"Build back better, membangun kembali wilayah terdampak dengan desain yang lebih tangguh agar tidak mengulang kerentanan yang sama saat bencana kembali terjadi," ucap dia.

"Pemulihan tidak akan menjadi sekadar proyek, melainkan kerja negara yang nyata, terukur, dan benar-benar dirasakan masyarakat," Azis menutup.