Anggota Komisi VII Dorong Penghapusan Utang KUR Petani di Seluruh Wilayah Terdampak Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi para petani yang terdampak bencana alam di Aceh.

Ia menilai langkah tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil yang sedang berjuang memulihkan kehidupan pascabencana.

Andhika menegaskan bahwa inisiatif penghapusan utang itu merupakan respons nyata negara dalam memastikan pemulihan berbasis keadilan sosial bagi kelompok ekonomi paling rentan.

Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat Aceh dan daerah sekitarnya. Ribuan petani disebut kehilangan lahan, peralatan, bahkan sumber pendapatan utama akibat kerusakan infrastruktur pertanian.

"Saya turut prihatin atas musibah yang dialami saudara-saudara kita di Aceh. Bencana ini tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menghancurkan mata pencaharian ribuan petani dan keluarga mereka," katanya seperti dilansir Antara, Rabu (10/12).

Ia menegaskan pentingnya dukungan penuh terhadap langkah pemerintah agar penanganan darurat dan pemulihan di Aceh dapat berjalan cepat dan efektif.

Andhika juga mendorong agar kebijakan penghapusan utang KUR tidak hanya berlaku di Aceh, tetapi diperluas ke wilayah-wilayah lain di Sumatera yang juga terdampak bencana.

Ia menyoroti kawasan seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Padang, di mana petani serta pedagang kecil menunjukkan dampak kerugian yang serupa.

Menurutnya, keadilan kebijakan harus dijaga agar seluruh pelaku usaha kecil di daerah bencana dapat memperoleh perlindungan yang sama.

"Penghapusan utang ini harus berlaku adil bagi seluruh petani dan pedagang kecil di wilayah bencana Sumatra," tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Andhika mendorong percepatan penyaluran KUR baru sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi berbasis masyarakat.

Ia menilai akses kredit yang cepat dan terjangkau akan membantu petani memulai kembali kegiatan produksi, memperbaiki rantai pasok serta menggerakkan aktivitas perdagangan di daerah terdampak.

Menurutnya, pemulihan ekonomi lokal harus dilakukan secara paralel dengan penanganan darurat agar masyarakat dapat kembali stabil dalam waktu yang lebih singkat.

Untuk itu, Andhika mengharapkan pemerintah dapat memastikan seluruh proses pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat kecil berjalan cepat, tepat, dan terukur.

Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar kebijakan penghapusan utang dan penyaluran bantuan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

"Sinergi yang kuat antara DPR dan pemerintah menjadi kunci untuk memastikan setiap bantuan bencana memberi manfaat maksimal bagi masyarakat di lapangan," ucapnya.