Said Aqil Siroj Usul Konsesi Tambang PBNU Dikembalikan ke Pemerintah, Gus Ipul Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengusulkan agar konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah demi menghindari mudarat bagi NU.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan tambang merupakan aset strategis NU. Dia mendorong usulan soal pengembalian tambang ke pemerintah harus melalui musyawarah.

"Tambang itu adalah aset strategis Nahdlatul Ulama. Dan untuk itu, semua pembahasannya harus melalui musyawarah, melalui pembahasan-pembahasan internal. Ya sekali lagi, aset strategis ini tidak layak untuk diperebutkan," kata Gus Ipul di The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa (9/12) malam

Gus Ipul menyatakan, pemanfaatan tambang sejatinya untuk kepentingan Nahdliyin dan organisasi PBNU. Hasil pemanfaatan tambang juga dipakai untuk bantuan-bantuan pesantren.

"Tentu NU akan menyerahkan kepada pihak-pihak yang profesional untuk mengelola tambang itu. Tetapi yang paling penting bahwa ini adalah aset strategis PBNU, bukan milik orang per orang. Bukan milik kelompok. Ini aset jam'iyah," sebutnya.

Oleh karena itu, Gus Ipul menegaskan, tata Kelola tambang PBNU harus dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang ada, baik aturan agama maupun hukum.

"Jadi itu ya, saya ingin tegaskan ini. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa seakan-akan ada yang berebut tambang ini. Karena ini aset strategis milik warga, milik jam'iyah. Dan harus dikelola secara transparan, bisa diketahui oleh publik, kalau nanti pada akhirnya benar-benar bisa beroperasi," tegasnya.

Mensos RI ini juga menjelaskan, perlu ada bukti bahwa tata Kelola tambang ini memicu konflik di tubuh PBNU. "Gus Ulil harus membuktikan bahwa benar-benar ada perebutan. Yang berebut siapa? Milik siapa?," ujarnya.

"Saya kira tambang ini adalah sekali lagi milik NU. Yang mau berebut siapa? Yang mau berebut siapa? Eggak ada. Yang ada bagaimana tambang ini dikelola dengan baik. Ya, nanti hasilnya sepenuhnya untuk kepentingan jam'iyah," tambahnya.

Justru, Gus Ipul mempertanyakan siapa yang berani berebut soal pengelolaan tambang. Dia menegaskan bahwa tata Kelola tambang oleh PBNU berada dalam pengawasan pemerintah.

"Ini yang paling penting. Ini kan disesatkan dengan informasi seakan-akan ini ada rebutan tambang. Siapa yang berani merebut? Dan siapa yang berani mempertahankan untuk kepentingan pribadi lho ya? Eggak akan ada yang bisa. Akan, akan, akan ketahuan gitu lho. Apalagi ini juga dalam pengawasan pemerintah," ujarnya

Lebih lanjut, dia memastikan tambang yang dikelola PBNU tidak bisa hanya diperebutkan oleh orang per orang atau lebih sehingga aneh ada yang menggulirkan isu ada pertarungan investor.

"Semua itu yang menentukan adalah Ketua Umum. Gitu. Jadi kita nunggu proses ini, tapi memang belum pernah dibahas secara terbuka di forum rapat di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Maka itu ke depan, kita usulkan nanti supaya soal tambang milik NU ini dibahas secara terbuka. Biar orang semua tahulah gitu," pungkasnya.

Sebelumnya, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyampaikan pandangan terbarunya terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU. Pandangan ini dikemukakan Said saat menghadiri silaturahim di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (6/12/2025).

Setelah melalui evaluasi yang jernih terhadap persoalan terakhir, Said mengusulkan agar konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam’iyah.

Said pada awalnya memandang kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi tambang kepada PBNU sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU dan sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.

Pada saat itu, langkah tersebut dianggap tepat, selama dikelola dengan tata kelola yang kuat serta membawa manfaat nyata bagi warga NU.

Namun, menurutnya, situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir justru menunjukkan hal yang berbeda. Persoalan internal yang muncul di tubuh PBNU, perdebatan mengenai tata kelola, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.

“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar Kiai Said di hadapan para kiai dan santri Tebuireng seperti dikutip dari NU online, Rabu (10/12).

Said menegaskan, NU sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) memiliki mandat spiritual dan sosial yang sangat besar.

Karena itu, organisasi harus menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan polarisasi kader; mengganggu marwah dan independensi organisasi; memunculkan persepsi negatif publik terhadap NU; menyeret jam’iyah ke dalam dinamika bisnis dan politik yang berisiko tinggi; serta mengaburkan prioritas besar NU dalam pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.

“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” tegas Ketua Umum PBNU 2015-2021 itu.