Menhan: Kita Sudah Punya Kemampuan Sendiri Tangani Bencana Sumatra

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Indonesia saat ini memiliki kemampuan penuh untuk menangani bencana alam secara mandiri, termasuk pemulihan di Sumatra.

Pemerintah, kata dia, telah melakukan evaluasi dan menilai bencana yang terjadi masih dapat diatasi dengan kekuatan serta sumber daya dalam negeri.

"Bangsa kita sekarang sudah memiliki kemampuan sendiri, baik dari sisi peralatan angkut darat, laut, maupun udara, logistik, obat-obatan, hingga tenaga medis," tutur Sjafrie di Makassar, Selasa (9/12/2025).

Selain itu, dia menuturkan, dukungan tenaga medis dan relawan berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk membantu menangani bencana Sumatra, terus berdatangan. Seluruh potensi tersebut dikolaborasikan dalam satu sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi.

Menurut Sjafrie, kondisi ini sangat berbeda dibandingkan dengan penanganan bencana tsunami di masa lalu, saat Indonesia masih sangat bergantung pada bantuan asing.

Saat ini Indonesia telah mampu menangani bencana alam yang terjadi secara bertahap.

"Dulu kita belum mandiri. Sekarang penanggulangan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bisa kita lakukan sendiri," ungkap Sjafrie.

Saat ditanya mengenai pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang meminta aga pemerintah membuka peluang masuknya bantuan asing, Sjafrie menegaskan bahwa yang dimaksud bukan bantuan dari negara asing secara resmi.

"Itu adalah bantuan personal dari warga negara Tiongkok yang ingin membantu pencarian jasad korban. Bukan bantuan asing dalam konteks negara," kata dia.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus meminta pemerintah bergerak cepat menangani pascabencana Sumatra, dengan salah satunya memberikan bantuan alokasi anggaran ke daerah terdampak.

Dia mendengar informasi bahwa ada keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menangani bencana Sumatra.

"Keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini, mau tidak mau harus ada inisiatif dari pemerintah pusat, supaya bencana ini segera bisa kita tangani," kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Kemenhub, KemenPU, Basarnas, BMKG, dan Korlantas di ruang rapat Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, keterbatasan dana seharusnya tidak menjadi kendala utama, mengingat masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi dan harus segera mendapat bantuan.

"Kami berharap sektor pembiayaan ini atau pendanaan ini, bukanlah menjadi kendala utama, sehingga kita bisa menangani bencana ini dengan baik," jelas Lasarus.

Dia menyadari masih ada perdebatan di sejumlah kalangan soal status bencana Sumatra. Namun, Lasarus mengingatkan, pemerintah bergerak cepat dan jangan malu meminta pihak lain jika tak mampu menangani masalah tersebut.

"Silahkan pemerintah mau menetapkan status ini seperti apa. Yang penting bagi kami adalah tangani dengan cepat," ungkap dia.

"Bantu masyarakat ini dengan cepat. Kalau kita tidak mampu, enggak usah malu, kita minta pertolongan dari pihak manapun. Karena masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara di sekitar ketidakmampuan mereka menghadapi kondisi yang ada sekarang ini," sambung Lasarus.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp 4 miliar per kabupaten/kota terdampak bencana Sumatra, di mana itu dikhusukan untuk bayi dan perempuan.

Hal ini terlontar saat rapat terbatas penanganan bencana Sumatra bersama Presiden Prabowo di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu 7 Desember 2025. Di mana, saat itu, Prabowo mendengar laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota yang mulai menipis.

"Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah," kata Tito dalam rapat.

Mantan Kapolri itu mengungkapkan, sebenarnya sejumlah provinsi di luar Sumatra sudah menyalurkan dukungan dengan nilai sebesar Rp 34 miliar, termasuk bantuan Rp 3 miliar ke Lhokseumawe. Namun, hal tersebut belum cukup.

"Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp 2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini pak," ungkap Tito.

Mendengar laporan Tito, Prabowo menyanggupinya, bahkan nilainya bukan lagi Rp 2 miliar.

"Pak Mendagri, anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya, saya kasih Rp 4 miliar," kata Prabowo.

Selain bantuan per kabupaten/kota, Prabowo juga meminta agar kebutuhan pemerintah provinsi terdampak bencana dihitung secara terpisah. Untuk provinsi yang tingat kerusakan paling berat, akan diberikan Rp 20 miliar

"Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatra Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya," pungkas Prabowo.