Johan Budi Tak Setuju Prabowo Beri Amnesti ke Hasto Kristiyanto: Kepentingan Politik

20161111- Jubir Presiden Joko Widodo Johan Budi-Jakarta- Helmi Afandi — Jubir Presiden Joko Widodo, Johan Budi saat tiba di KPK, Jakarta, Jumat (11/11). Wadah pegawai KPK menggelar acara ulang tahun yang dihadiri pegawai dan mantan pegawai. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Jadi intinya...

Johan Budi tidak setuju amnesti Hasto karena dianggap kepentingan politik.
Johan setuju abolisi Tom Lembong dan Ira Puspa Dewi demi keadilan masyarakat.
Gerindra membantah kepentingan politik, sebut Prabowo tunjukkan sikap gentleman.

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Eks Politisi PDI Perjuangan, Johan Budi mengaku tidak setuju soal amnesti yang diberikan Presiden Prabowo kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dia menilai, Kepala Negara telah menjadikan hukum untuk kepentingan politik.

"Saya tidak setuju kalau kewenangan konstitusi yang dimiliki Presiden Prabowo itu digunakan untuk kepentingan politik, rekonsiliasi nasional kan istilahnya," kata Johan saat acara Total Politik, seperti dikutip Minggu (7/12/2025).

Menurut Johan, saat tujuannya demi poltik, maka maknanya bisa banyak. Apalagi diberikan di perkara korupsi.

"Yang saya soroti dan saya tidak setuju adalah memberikan amnesti untuk rekonsiliasi politik tapi di kasus korupsi. Kalau politik kan bisa banyak hal, tapi kalau amnesti itu saya enggak setuju. tolong dicatat itu," tegas Johan.

Meski tidak setuju dengan amnesti Hasto, namun Johan mengaku menerima keputusan abolisi terhadap Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula dan Ira Puspa Dewi di kasus ASDP. Alasannya, Prabowo dinilai menggunakan kewenangannya kepada mereka atas nama keadilan masyarakat.

"Tapi kalau yang dua itu (abolisi Tom dan rehabilitasi ira) saya setuju karena konsepnya demi keadilan masyarakat," jelas Johan.

Gerindra Bantah Kepentingan Politik

Namun pada kesempatan yang sama, politis Gerindra, Habiburokhman meluruskan apa yang dilakukan Prabowo bukan menggunakan hukum sebagai alasan untuk mengeksekusi dendam politik. Justru sebaliknya, Presiden Prabowo dinilai ingin menunjukkan sikap gentleman.

"Kami ingin menegaskan sikap gentleman kita, Pak Prabowo enggak ada dendam politik, orang ditipikorkan. Enggak ada, ini yang diluruskan," jelas Habiburokhman.

Habiburokhman berharap, tindakan Prabowo dapat dibaca secara lebih jernih oleh publik dan tidak diartikan sebatas kepentingan politik.

"Dalam prakteknya pak presiden ini kan di puncak kekuasaan, di bawah kan ada aparat dan sebagainya, ya bisa saja di situ ada miss masih mempraktekkan budaya lama oh yaudah nih produk rezim masa lalu, kita kejar sekarang, bisa saja. Tapi ini yang mau kita luruskan kalau mau jernih dilihat," dia menandasi.