Mahfud Md Sebut Partai Nonparlemen Masih Berpeluang Turunkan Parliamentary Threshold untuk Pemilu 2029

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md menilai, perjuangan Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Sekber GKSR) untuk menurunkan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) menjadi 1 persen pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2029 masih terbuka.

Pasalnya, kata dia, keputusan penurunan PT menjadi 1 persen berada di tangan pembuat undang-undang (UU).

"Ide dan aturan dasarnya, tidak pakai treshold tidak apa-apa. Mencalonkan presiden juga tidak membutuhkan treshold kan. Meski DPR ada yang ingin treshold 2 persen, ada yang nawar 4 persen, nanti dibahas (di DPR)," ujar Mahfud Md usai menjadi pemateri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Hanura di Bandung, Jawa Barat (Jabar), melalui keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

"Parliamentary Threshold (PT) 1 persen bisa diterapkan pada Pemilu 2029. Artinya agar partai tidak kehilangan suara, 1 persen itu bisa," sambung dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, koalisi partai kecil menjadi satu wadah fraksi bisa kembali dihidupkan, agar suara rakyat tidak hangus.

Mekanismenya, kata dia, melalui stembus accord, kesepakatan antar partai politik untuk menggabungkan sisa suara agar dapat memperoleh kursi yang tidak didapatkan secara individu.

"Partai-partai yang hanya 1 persen itu bergabung menjadi satu fraksi sehingga menjadi besar. Menjadi fraksi sendiri, melalui stembus accord," terang Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyarankan agar partai-partai nonparlemen tetap solid dan terus berjuang dalam menyelamatkan suara rakyat. Dia memahami, perjuangan itu tidak mudah, karena ada dominasi partai besar di Senayan yang akan berusaha membatasi.

"Ya biasalah namanya partai besar. Tapi, nanti mereka akan bernegosiasi dengan aspirasi politik rakyat. Kalau partai besar ingin jalan, aspirasi masyarakat didengarkan," ucap dia.

Diketahui, Sekber GKSR dideklarasikan di Jakarta, Sabtu 22 November 2025. Gabungan delapan partai politik nonparlemen itu, diketuai oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura Oesman Sapta (Oso).

Saat ini, MK memerintahkan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah, untuk menetapkan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029, sebagaimana Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Soal Rakernas, Mahfud mengapresiasi kerja-kerja politik Hanura, yang konsisten meningkatkan kualitas kader dan anggota legislatifnya.

Dia menyebut, Rakernas dan Bimtek jadi ajang konsolidasi agar Hanura dapat menyongsong Pemilu 2029 sedini mungkin.

"Penting bagi kader partai memahami sistem Pemilu, karena akan ada aturan perundangan baru," tandasnya.

Dalam pembukaan, Oso menyatakan, Indonesia perlu partai untuk berkotribusi melalui sistem politik yang fair.

Hanura dan Sekber GKSR, telah berkomitmen memperjuangkan suara rakyat yang hilang pada Pemilu, karena tidak terkonversi menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Pada Pemilu 2024 ada 17 juta rakyat yang hilang. Padahal, mereka sudah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menyalurkan suara dalam Pemilu, tapi suaranya jadi tidak berarti," tegas Oso.