Komisi XIII DPR soal Penanganan Bencana di Sumatra: Pemda Tak Cukup Kuat, Perlu Dukungan Pusat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyebut, pemerintah daerah (pemda) tidak cukup kuat menangani dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Menurutnya, perlu tangan pemerintah pusat untuk memulihkan infrastruktur yang rusak ataupun mental masyarakat.

"Saya pikir pemerintah kabupaten, kota, pemerintah provinsi tidak cukup kuat untuk menanganinya ini sendiri. Perlu turun tangan langsung dari pemerintah pusat dan seluruh lembaga negara yang terkait ini seperti TNI-Polri," kata Sugiat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Sugiat mengaku sudah meninjau langsung ke lokasi terdampak banjir bandang dan longsor, khususnya di wilayah Sumatra Utara (Sumut). Ia menyebut ada beberapa daerah yang benar-benar dalam kondisi memprihatinkan. Misalnya, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Sumatra Barat (Sumbar) dan Aceh.

"Kalau mencermati dari beberapa hari penanganan banjir di Sumatra, kita melihat bahwa memang di beberapa daerah kan situasinya sudah sangat memprihatinkan," katanya.

Sugiat mengungkapkan, belasan titik wilayah yang masih terendam banjir hingga sekarang. Mirisnya, rumah-rumah warga yang terendam itu belum juga mendapat penanganan dari pemda.

"Apakah evakuasi korban, misalnya warga yang sudah tua ataupun terkait dengan kebutuhan pokok mereka seperti kebutuhan pangan, pakaian, dan lain sebagainya," katanya.

Oleh karena itu, Sugiat mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional di Sumatra. Bagi dia, status bencana nasional menjadi 'jalan' yang jelas untuk pemerintah memusatkan tenaga dalam memulihkan kondisi Sumatra.

"Saya berharap bahwa secepatnya saja ditetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional. Supaya pemerintah pusat bisa turun langsung menangani ini. Kalau tidak, bahaya kan," pungkasnyaItu 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir di Sumatra sebagai darurat bencana nasional.

Prasetyo mengatakan pemerintah merasa penanganan banjir Sumatra sudah cukup masif dilakukan dengan mengrerahkan semua sumber daya yang dimiliki negara.

"Jadi berkenaan dengan masalah status itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini kita merasa, pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil," kata Prasetyo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dia menyebut ada banyak pertimbangan yang tak dapat disampaikan dibalik alasan pemerintah tak menetapkan banjir Sumatra sebagai darurat bencana nasional. Prasetyo menilai hal terpenting adalah pemerintah bekerja keras menangani bencana banjir di Sumatra.

"Ya, banyak lah kan banyak pertimbangan ya. Ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan ya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut, yang paling penting adalah bukan masalah statusnya (darurat bencana nasional), tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya," ujarnya.

Prasetyo memastikan pemerintah pusat akan terus mendukung pemerintah daerah menangani banjir Sumatra dan dampaknya. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar Dana Siap Pakai atau cadangan pemerintah dipergunakan untuk menangani bencana.

"(Anggaran) Cukup. Jadi kan di dalam APBN itu ada yang namanya Dana Siap Pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan," tutur Prasetyo.Sebelumnya, Bencana banjir bandang Sumatra di sejumlah wilayahnya, pemerintah pusat tak menetapkan status bencana nasional. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menjelaskan alasannya.

Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan aksi penanganan di daerah terdampak berlangsung cepat dan menyeluruh. Dia menegaskan bahwa tindakan pemerintah sejak hari pertama sudah mencerminkan penanganan berskala nasional.

"Jadi begini, yang penting itu sebetulnya adalah aksinya. Bukan statusnya, aksinya. Aksinya untuk kita melakukan mobilisasi semua kekuatan yang ada, baik Provinsi, kawasan Provinsi sampai tingkat nasional," ujar Mendagri Tito di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin 1 Desember 2025.

Ia mengatakan, seluruh kementerian dan lembaga terkait juga langsung digerakkan begitu bencana terjadi.

"Semua bergerak, bergerak ke tiga daerah itu. Artinya apa? Sudah terjadi mobilisasi nasional. Penanganannya skala nasional," ucap Tito.