DPR Soroti Pelatihan Manajer Kopdes, Tak Bisa Disamakan dengan Militer

DPR menilai materi pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan tidak bisa disamakan dengan pendidikan militer.

Diterbitkan 30 Juni 2026, 21:00 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Bertambahnya korban meninggal dunia dalam program pembekalan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu sorotan dari DPR. Komisi VI meminta pemerintah mengevaluasi skema latihan dasar militer (latsarmil) yang diberikan kepada para peserta karena dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan calon pengelola koperasi.

Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan materi latihan dasar militer tidak dapat diterapkan secara utuh kepada calon manajer koperasi. Menurutnya, tujuan pendidikan militer berbeda dengan pelatihan bagi pengelola usaha.

"Latsarmil itu latihan dasar militer. Judulnya saja untuk militer, bukan untuk usaha. Artinya kita harus melihat secara cermat. Tidak sama kebutuhan untuk militer dengan kepada swasta atau kepada manajer," ujar Sturman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan peserta pendidikan militer telah melewati berbagai tahapan seleksi, mulai dari tes kemampuan fisik hingga intelegensi. Karena itu, pendekatan yang sama dinilai tidak bisa diterapkan kepada calon manajer koperasi.

"Untuk militer, sebelum mereka dilatih sudah punya kriteria, punya ketetapan, kemampuan fisik, dan intelegensi yang sudah diukur. Jadi tidak bisa serta-merta paket latihan dasar militer dipindahkan ke paket untuk manajer," tegasnya.

Menurut Sturman, apabila unsur pelatihan militer tetap digunakan, materinya harus disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan koperasi dan tidak diadopsi secara menyeluruh.

"Kalau mau dipakai, harus dipilah dan dipilih mana yang cocok. Sekarang ini latihan dasar itu untuk apa? Tentu berbeda dengan kebutuhan seorang manajer," katanya.

 

Fokus Peningkatan Kapasitas Peserta

Sturman menilai pembekalan seharusnya lebih berfokus pada peningkatan kapasitas peserta dalam mengelola usaha, memimpin organisasi, dan membangun jiwa kepemimpinan tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

Sturman juga meminta penyelenggara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap insiden yang menyebabkan peserta meninggal dunia. Menurutnya, penyebab peserta gagal menyelesaikan pelatihan harus ditelusuri, termasuk efektivitas proses seleksi dan pengawasan selama kegiatan berlangsung.

"Kita minta panitia maupun Koperasi Merah Putih melihat lagi alasan mengapa sampai peserta itu bisa meninggal atau gagal mengikuti latihan. Seorang pelatih harus jeli melihat kemampuan setiap peserta, bukan serta-merta menggunakan satu paket pelatihan untuk semua," pungkasnya.