Curhat Anak Riza Chalid: Saya Bingung Didakwa Rugikan Negara Rp 2,9 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Putra Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, Beneficial yang juga owner PT Navigator Khatulistiwa, menegaskan, tidak pernah merugikan negara hingga Rp 2,9 triliun. Kerry duduk di kursi pesakit dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.

Anak saudagar minyak itu mengaku heran atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebutnya dirinya merugikan keuangan negara hingga Rp 2,9 triliun atas penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) milik PT OTM oleh PT Pertamina. Menurut dia, angka itu merupakan total nilai kontrak penyewaan terminal BBM selama 10 tahun.

"Di dalam dakwaan, saya dituduh merugikan negara 2,9 triliun atas penyewaan Terminal BBM OTM saya. Angka ini adalah total nilai kontrak sewa saya selama 10 tahun," kata Kerry memberi pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Sebagai penyedia jasa, Kerry menekankan telah melaksanakan kewajibannya. Di sisi lain, Kerry meyakini, Pertamina juga sudah menerima manfaat sebagai pengguna jasanya.

"Tangki BBM milik OTM telah digunakan secara penuh oleh Pertamina dan memberikan manfaat nyata bagi negara," tutur dia.

Kerry mengungkap, tagihan sewa yang diajukannya kepada Pertamina sekitar Rp 24 miliar setiap bulannya selama masa sewa. Imbasnya, dari penyewaan itu negara berhemat Rp 145 miliar per bulan.

“Saya heran dan bingung, kenapa saya didakwa merugikan negara atas jasa yang telah saya berikan, jasa yang diterima manfaatnya oleh Pertamina, jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak," tegas dia.

Kerry pun mempertanyakan dasar penetapan kerugian negara. Sebab, seluruh pekerjaan telah dilakukan sesuai perjanjian dan disepakati kedua pihak. Lebih dari itu, kontrak tersebut tersebut bersifat nyata dan bukan rekayasa.

"Ini bukan kontrak fiktif, ini adalah kontrak nyata," jelas Kerry.

Kerry berharap, publik dan media terus mengawal proses persidangan agar fakta-fakta yang terungkap, terutama mengenai pelaksanaan kontrak sewa tersebut menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

“Saya harap teman-teman bisa mengawal persidangan saya, agar fakta-fakta seperti ini menjadi pertimbangan dalam proses hukum yang saya lalui,” harap dia.

Sebagai informasi, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan dua terdakwa lainnya menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 285,1 triliun dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.

Dalam surat dakwaan, jaksa memerinci sejumlah perbuatan yang dinilai merugikan negara. Salah satunya terkait kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak. Jaksa menyebut nilai kerugian dari kerja sama penyewaan terminal BBM ini sekitar Rp 2,9 triliun.