LBH Muhammadiyah: Kinerja Kejaksan Cerminkam Profesionalisme Penegekan Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut.

Menurut Ikhwan, hasil survei itu mencerminkan penilaian publik atas profesionalitas Kejaksaan dalam menangani berbagai kasus besar, khususnya perkara korupsi berskala nasional.

“Kalau survei kan mengukur persepsi subjektif, berdasarkan apa yang tampak dari luar. Dan secara penampakan, Kejaksaan Agung memang telah menunjukkan kinerja profesional dalam penanganan kasus-kasus mega korupsi,” ujar Ikhwan di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Ikhwan menilai keberanian Kejagung dalam menangani kasus korupsi besar menjadi faktor utama meningkatnya kepercayaan publik.

“Keberanian Kejagung menetapkan tersangka terhadap para pelaku tipikor yang memiliki jabatan dan pengaruh tinggi sangat memengaruhi persepsi publik,” katanya.

Ia menegaskan, langkah tegas Kejagung dalam menjerat pejabat-pejabat tinggi memperlihatkan komitmen institusi tersebut terhadap supremasi hukum tanpa pandang bulu.

Meski begitu, Ikhwan mengingatkan bahwa peningkatan kepercayaan publik tidak boleh berhenti pada aspek penindakan semata. Ia menilai, reformasi sistemik diperlukan agar pemberantasan korupsi memiliki dampak jangka panjang.

“Agar penindakan terhadap kasus-kasus mega korupsi berdampak secara substansi dan mendongkrak kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Prabowo, tergantung dari upaya reformasi yang berhasil dilakukan pasca penindakan,” jelasnya.

Menurut dia, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menjadi ajang “bongkar-pasang” aktor tanpa menyentuh akar masalah.

“Maka Presiden Prabowo harus memprioritaskan reformasi terhadap sistem yang masih menimbulkan praktik-praktik korupsi,” kata Ikhwan.

Ia mencontohkan kasus pengadaan minyak mentah yang menurutnya perlu diselesaikan secara struktural.

“Jangan hanya bongkar pasang pemain, sementara modus korupsinya tetap sama. Sistemnya harus diubah agar menekan potensi korupsi,” ujarnya.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pekan lalu menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik, mengungguli Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan total terhadap Kejagung mencapai 76 persen, terdiri dari 10 persen sangat percaya dan 66 persen cukup percaya. Temuan ini dianggap mencerminkan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kinerja Kejagung dalam mengusut kasus-kasus besar, seperti korupsi pertambangan, keuangan negara, dan pelanggaran etik di sektor publik.