Profil Tito Karnavian: Eks Kapolri yang Pernah Pimpin Densus 88 Kini Jadi Anggota Komisi Reformasi Polri

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, bersama sembilan tokoh lainnya.

Pengangkatan Tito Karnavian tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 122/P Tahun 2025.

Dikutip berbagai sumber, Tito lahir di Palembang, 26 Oktober 1964, dari keluarga berdarah Jawa dan Sumatera. Tito menapaki jalur kepolisian sejak AKABRI 1987.

Sejak awal, ia menunjukkan prestasi dan dedikasi tinggi. Semasa berpangkat AKBP, ia memimpin tim Densus 88 yang menumpas teroris Dr. Azahari dan jaringan Noordin M. Top. Keberhasilan itu mengantarnya menjadi Kepala Densus 88 Anti-Teror.

Karier Tito terus menanjak seiring prestasinya di lapangan. Ia pernah menjadi Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya, Kepala BNPT, Kapolri, dan kini menduduki posisi sebagai Menteri Dalam Negeri.

Setiap posisi menunjukkan kepemimpinan tegas, profesional, dan berpandangan jauh ke depan.

Di Jakarta, ia menghadapi kasus teror Sarinah, penggusuran Kalijodo dan Kampung Pulo, serta kasus kriminal kompleks, yang mampu ditangani dengan cepat berkat pengalaman lapangan yang mendalam.

Sebagai Kapolri, Tito meluncurkan program PROMOTER singkatan dari Profesional, Modern, Terpercaya yang meningkatkan kinerja Polri dan menaikkan kepercayaan publik dari posisi rendah ke peringkat ketiga tertinggi.

Ia juga merombak struktur internal, mendirikan Polda baru, dan menaikkan tunjangan kinerja anggota Polri.

Kini, Muhammad Tito Karnavian selain menduduki jabatan Kemendagri, ia juga dipercaya sebagai arsitek reformasi Polri.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada 10 anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Rapat ini digelar sesaat setelah Prabowo melantik 10 anggota Komisi Reformasi Polri.

Rapat dihadiri 10 anggota Komisi Reformasi Polri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifi Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Prabowo menjelaskan bahwa komisi ini dibentuk untuk mengkaji kekurangan dan kelebihan institusi Polri.

Dia menyampaikan Komisi Reformasi Polri tak memiliki batas masa kerja, namun setiap tiga bulan sekali harus memberikan laporan.

"Jadi sekali lagi Saudara, komisi ini tugas utamanya adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala negara, kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bilamana perlu," jelas Prabowo saat memberi arahan.