Profil Badrodin Haiti, Eks Kapolri Dikenal Sederhana yang Kini Gabung Komisi Reformasi Polri

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal (Purn) Pol Badrodin Haiti sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, bersama sembilan tokoh lainnya.

Pengangkatan Badrodin Haiti tertuang dalam Keppres Nomor 122/P Tahun 2025.

Seperti dikutip dari berbagai sumber, lahir di Jember pada 24 Juli 1958, Badrodin sudah menunjukkan prestasi luar biasa sejak menapaki Akpol 1982, di mana ia meraih Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik.

Namanya kemudian meroket mengikuti jejak karier.

Dia menapaki karir dari dari tingkat akar rumput hingga akhirnya mendapatkan posisi menjadi Kapolsek, Kapolres, Kapolda di berbagai daerah, Kabaharkam, Wakapolri, hingga akhirnya Kapolri pada 2015.

Di setiap posisi, Badrodin dikenal karena kesederhanaan, integritas, dan ketegasannya.

Perjalanan Badrodin di pucuk kepemimpinan Polri sempat diuji ketika dinamika kepemimpinan Polri sempat berguncang pada awal 2015, Badrodin ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Kapolri.

Dan pada 17 April 2015, ia resmi dilantik sebagai Kapolri definitif.

Kini, Badrodin kembali mengukir babak baru. Bukan sekadar pensiunan jenderal, dipercaya menempati posisi sebagai anggota Komisi Reformasi Polri.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie meminta Komisi Reformasi Polri tak hanya merumuskan kajian soal reformasi institusi Polri saja, namun juga mendengarkan aspirasi semua pihak. Sebab, semua masyarakat menginginkan polisi yang melindungi, melayani, dan mengayomi.

"Jadi Bapak Presiden tadi memberi arahan supaya tim ini juga terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan ya. Seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat," jelas Jimly.

"Karena itu Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar (aspirasi)," sambungnya.

Jimly pun mempersilahkan tokoh masyarakat, tokoh bangsa, hingga aktivis untuk menyampaikan usulan terkait reformasi Polri. Bahkan, dia berencana membuat forum khusus untuk mendiskusikan reformasi yang dibutuhkan di institusi Polri.

"Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan, kalau nanti enggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin untuk mendengarkan di YouTube, tapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum seperti apa yang perlu kita adakan. Insyaallah kita akan terbuka," ujarnya.

Dia menyebut Prabowo sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai institusi kepolisian. Jimly menuturkan komisi tersebut pun dibentuk atas aspirasi dan usulan masyarakat usai terjadinya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah beberapa waktu lalu.

"(Presiden) juga menyampaikan tadi kepada kami, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi, semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji. Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat," tuturnya.

Prabowo menekankan pentingnya reformasi institusi Polri untuk pembangunan bangsa Indonesia. Terlebih, kata dia, Polri merupakan salah satu institusi yang sangat vital dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prabowo menyebut masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang terlibat konflik kepentingan, harta, ekonomi, agama, politik, hingga ideologi. Dalam hal ini, peran Polri dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah masyarakat.

"Jadi, saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa," kata Prabowo. 

Menurut dia, suatu bangsa dan negara harus menjamin keselamatan dan melindungi warga negaranya. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam supremasi hukum atau the rule of law.

"Bagian terpenting daripada the rule of law adalah penegakan hukum. Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses," tuturnya.

Prabowo menilai keberhasilan sebuah negara tergantung dari penerapan supremasi hukum. Dia menuturkan sebuah negara tak dapat maju apabila hukum tidak ditegakkan dengan baik.

"Kita bisa membangun fisik, ekonomi, tetapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya, sulit untuk suatu negara mencapai titik yang tertinggi. Ini pelajaran daripada sejarah," ujar Prabowo.