Kebijakan Umrah Mandiri Dinilai Berisiko, Pengusaha Travel: Kalau Jemaah Meninggal, Siapa yang Urus?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia resmi melegalkan praktik umrah mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Berdasarkan beleid ini, setiap individu diperbolehkan memasarkan dan mengelola pelayanan umrah secara mandiri, di luar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi.

Kebijakan tersebut memicu beragam tanggapan dari pelaku industri perjalanan ibadah. Chief Executive Officer (CEO) Nusa Travel, Amiru Hasan, menilai legalisasi umrah mandiri berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak diiringi pengawasan dan regulasi ketat.

"Siapa pun boleh melakukan umrah, baik melalui agen travel atau secara sendiri. Itu sebenarnya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika orang mengumpulkan atau mengelola perjalanan ibadah umrah, sementara dia tidak punya izin," ujar Amir saat diwawancarai Liputan6.com, Jumat (24/10/2025).

Menurut Amir, penyelenggaraan umrah seharusnya tetap dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama RI, karena ibadah tersebut membutuhkan bimbingan keagamaan yang tidak bisa dilakukan sembarangan.

“Perjalanan umrah itu kan perjalanan ibadah, di mana orang harus mendapatkan pendampingan atau bimbingan ibadah yang benar. Karena umrah bukan ibadah yang dilakukan setiap hari, dan belum tentu semua orang bisa melakukannya,” jelasnya.

Dengan dilegalkannya umrah mandiri, setiap individu kini dapat dengan bebas menawarkan dan mengelola perjalanan ke Tanah Suci tanpa izin resmi. Hal ini, kata Amir, berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap jamaah, baik dari segi perlindungan maupun keselamatan selama di Arab Saudi.

Amir menegaskan, kebijakan ini dapat meningkatkan risiko bagi jamaah umrah, karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kejadian darurat di Tanah Suci.

“Risikonya adalah risiko kerentanan jamaah. Kalau dia sakit, tidak ada yang ngurus. Kalau dia meninggal di sana, siapa yang mengurus?” tutur Amir.

Selain itu, tanpa adanya pendampingan dan pengawasan dari pemerintah, praktik umrah mandiri juga berpotensi membuka celah pelanggaran hukum dan kriminalitas di Arab Saudi.

“Dia bisa menjadi potensi masalah untuk kedua negara, Saudi dan Indonesia. Dia kabur, menjadi TKI, menjadi pekerja ilegal. Itu kan nggak ada yang bertanggung jawab kalau begitu,” ujarnya.

Dampak bagi Bisnis Travel Umrah

Dari sisi bisnis, Amir mengakui legalisasi umrah mandiri akan memperketat persaingan antarpenyelenggara perjalanan ibadah.

Namun, ia menilai hal itu juga menjadi dorongan agar pelaku industri travel semakin inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

"Dari sisi travel, ini jadi lecutan bagi kami supaya bisa inovatif juga, agar tidak tergerus oleh zaman,” katanya.

Amir menambahkan, pemerintah perlu menyusun aturan turunan yang lebih teknis agar kebijakan umrah mandiri tidak menimbulkan kerugian bagi jamaah maupun penyelenggara resmi.