Ditjen Pesantren Disetujui Presiden Prabowo, PPP: Bukti Keberpihakan bagi Masa Depan Santri

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Ketum PPP) Muhamad Mardiono mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto atas pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren pada Kementerian Agama (Kemenag).

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran pesantren sebagai pusat pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, mandiri, dan berkarakter.

"Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat kaderisasi bangsa. Dari pesantren lahir generasi berilmu, berakhlak, dan berjiwa sosial. Dengan adanya Ditjen Pesantren, negara menegaskan keberpihakan pada lembaga yang telah lama menjaga moral dan peradaban bangsa," kata Mardiono kepada awak media di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ketahanan Pangan ini menilai, pesantren memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi umat.

"Banyak pesantren yang telah mengembangkan pertanian organik, peternakan terpadu, hingga koperasi produktif. Ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya mencetak ahli agama, tetapi juga pionir ekonomi rakyat," ucap Mardiono.

Mardiono percaya, santri bisa menjadi pelopor kemandirian pangan nasional. Sebab, di banyak daerah, pesantren sudah membuktikan diri sebagai sentra inovasi sosial dan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Karena itu, kata dia, PPP mendorong penguatan pesantren yang merupakan bagian dari komitmen ideologis partai yang selalu berpihak pada umat dan pendidikan keagamaan.

"PPP akan terus mendorong agar kebijakan baru ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan pesantren dan santri di seluruh Indonesia," janji Mardiono.

"Memperkuat pesantren berarti memperkuat masa depan bangsa. Santri bukan hanya bagian dari sejarah, tapi juga kunci menuju Indonesia yang unggul, mandiri, dan berakhlak," imbuhnya menandasi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi restu kepada Kementerian Agama untuk membentuk Ditjen Pondok Pesantren.

Menurut dia, ditjen baru ini dibentuk karena tragedi ambruknya bangunan Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, yang menelan banyak korban jiwa.

"Berkenaan dengan masalah izin Ditjen Pondok Pesantren, memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 22 Oktober 2025.

Usai insiden tersebut, dia menuturkan pemerintah berkomitmen untuk lebih memperhatikan 42.000 pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia.

Prasetyo menyebut Presiden Prabowo juga memiliki concern terhadap pondok pesantren.

"Dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Prasetyo menjelaskan beberapa hal yang menjadi concern Prabowo. Pertama, masalah keamanan pondok pesantren yang berdasarkan data beberapa belum memenuhi standar keamanan.

Prabowo telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan asesmenterhadap bangunan-bangunan pondok pesantren dari sisi keamanan.

Tak hanya pesantren saja, Prabowo meminta agar hal tersebut juga dilakukan kepada lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama lain.

"Termasuk rumah-rumah ibadah, baik masjid, musala, kemudian gereja, dan rumah-rumah ibadah yang lain untuk dipastikan dari sisi teknis sipil keamanannya itu memenuhi standar-standar minimal," tutur Prasetyo.

Selain itu, Prabowo memberikan perhatian terhadap pendidikan di pondok pesantren. Prasetyo menyebut Prabowo ingin 16 juta santri dapat dibekali ilmu agama, pengetahuan berbassis teknologi, dan ilmu ekonomi.

"Supaya harapannya para santri di dalam menghadapi masa depan di kemudian hari memiliki bekal yang cukup lengkap, tidak hanya dari sisi akhlak dan keagamaan, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, termasuk ilmu-ilmu ekonomi," jelasnya.

"Jadi, itu beberapa hal yang menjadi concern dari Bapak Presiden yang diperintahkan kepada, kita jajaran terkait, untuk kemudian beliau memberikan semacam restu untuk Kementerian Agama membuat Ditjen Pondok Pesantren," sambung Prasetyo.