Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Saat Kepedulian Jadi Arah Kebijakan

Liputan6.com, Jakarta Wajahnya memerah. Air matanya menggenang. Presiden Prabowo Subianto tampak sesekali menganggukkan kepalanya. Bahunya naik turun melihat sebuah layar besar tak jauh di depannya.

Dalam video itu, ada seorang siswi asal Kupang, NTT, Sofia Rorista Angel. Video durasi pendek itu sukses membuat sang presiden terharu luar biasa. 

Sofia adalah siswi Sekolah Rakyat 19 Efata Kupang. Berkat program sekolah rakyat, kini keseharian Sofia berubah. Muncul sebuah harapan baru untuk bisa sukses di masa depan. Keluar dari jurang kemiskinan dan penuh keterbatasan menuju terang karena keberadaan Sekolah Rakyat.

"Bagi saya, Bapak seperti orang tua yang sudah angkat saya dari tempat yang gelap dan taruh saya di tempat yang terang," kata Sofia dalam video pendeknya yang disaksikan Prabowo saat peluncuran Sekolah Rakyat di Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025.

Dulu, Sofia tinggal di sebuah gubuk kecil dan biasanya hanya makan nasi putih dan garam saja. Kehidupannya berubah saat dia masuk ke Sekolah Rakyat berasrama yang memang dikhususkan untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem. "Rasanya seperti mimpi. Saya bisa sekolah dengan tenang," ucap Sofia. 

Orang tua Sofia merupakan petani kecil di kampung Oeniko, sebuah desa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sofia menceritakan orang tuanya setiap hari kesulitan mencari uang.

Sekolah Rakyat dibangun atas dasar keprihatinan. Prabowo melihat kondisi sebagian masyarakat Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan. Termasuk akses mendapat pendidikan. Prabowo ingin anak-anak miskin bisa mengubah nasib keluarganya dan keluar dari jurang kemiskinan.

"Anak orang miskin, tidak boleh miskin. Itu tekad saya. Anak orang miskin dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya," kata Prabowo di Kantor Kemendikdasmen Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.

Total ada 165 Sekolah Rakyat yang telah resmi beroperasi per September 2025. Prabowo menjelaskan pembangunan sekolah rakyat akan ditambah bertahap dengan target 100 sekolah baru setiap tahun.

Dengan pola ini, pemerintah menargetkan berdirinya 500 sekolah rakyat di wilayah kantong-kantong masyarakat yang ekonominya paling lemah. Program juga diarahkan agar menjangkau lapisan menengah bawah.

Suatu hari saat berkunjung ke daerah, Prabowo bertemu dengan anak laki-laki berbadan kecil. Dia mengira, anak itu berusia empat tahun. Betapa kagetnya Prabowo saat tahu ternyata anak tersebut berusia 10 tahun. 

Tidak sekali dua kali Prabowo bertemu anak yang tak tumbuh sewajarnya. Ada pula anak perempuan yang dikira Prabowo berusia lima tahun, ternyata berusia 10 tahun. Prabowo pun menyadari bahwa kondisi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan stunting di berbagai daerah.

Atas dasar kekhawatiran inilah. Muncul ide negara harus memberikan makanan bergizi kepada seluruh anak Indonesia. Khususnya mereka yang berada di dalam jurang kemiskinan. 

"Setiap kali saya datang ke sebuah desa, saya disambut anak-anak yang berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. Saya sering berbicara dengan mereka. Saya tanya usia mereka, dan saya sering terkejut. Anak laki-laki kecil yang saya kira berumur empat tahun ternyata berumur sepuluh tahun," jelas Prabowo. 

Prabowo mengatakan, makan bergizi gratis pada dasarnya adalah penyediaan makanan bergizi tanpa biaya. Program ini lahir dari pengalamannya selama bertahun-tahun keliling Indonesia saat kampanye dulu.

Program MBG awal mulanya lahir dari nama Revolusi Putih yang  digagas Prabowo pada tahun 2006, jauh sebelum ia resmi menjabat Presiden. MBG kini diberikan dengan sasaran penerima manfaat mulai dari, anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Tak sedikit yang merasa beruntung dengan kehadiran program MBG, khususnya ibu-ibu yang anaknya bersekolah.

Seperti yang dirasakan Nunu, orang tua murid SD Negeri Jatiasih 3, Bekasi. Dia merasa program MBG membantu para siswa yang tidak sempat sarapan di rumah baik karena keterbatasan waktu maupun dana untuk membeli sarapan.

Menu MBG yang diterima anaknya yang kini duduk di bangku kelas 2 SD pun beragam mulai dari nasi uduk, nasi goreng, mie ayam, hingga spageti.

Nunu menyarankan agar menu MBG dapat digantikan dengan susu, roti, biskuit, telur, dan buah. "Saran MBG dapat diberikan dalam bentuk roti, susu, buah, dan atau snack sehat lainnya. Karena lebih disukai anak-anak dan lebih minim resiko keracunan atau alergi makanan karena faktor kurang higienis," ujar Nunu diwawancarai Liputan6.com, Kamis (16/10/2025). 

Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang setiap hari melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35 persen dari target nasional.

Samin (43) siang dan malam berkeliling menjajakan bakso demi menghidupi anak dan istri. Dia mendorong gerobaknya setiap hari. Di setiap rasa lelah dan penghasilannya yang tidak seberapa, sebenarnya ada mimpi yang terus dikejar, yaitu memiliki rumah sendiri. Namun apa daya, pekerjaannya penuh dengan keterbatasan.

Selama ini, Samin bersama istri dan kedua anaknya mengontrak rumah sangat sederhana di daerah Rau, Serang, Banten. Dia pernah mencoba Kredit Pemilikan Rumah (KPR), hanya saja pekerja informal selalu terbentur kebutuhan syarat slip gaji. Mimpinya pun perlahan redup, meski tidak benar-benar padam. 

“Setiap saya datang ke sales saya tuh ditolak terus karena persyaratannya kurang,” kata Samin.

Berjalannya waktu, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengeluarkan kebijakan lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Samin menerima informasi kemudahan rumah subsidi di Puri Harmoni Indah, Serang, Banten.

Bayangan memiliki rumah idaman pun kembali menguat dalam benaknya. Bagaimana tidak, pekerja informal kini dapat memiliki rumah lewat program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bahkan tanpa slip gaji sekalipun.

“Pas saya tanyakan ke salesnya pakai slip gajinya, nggak. Alhamdulillah bisa nggak usah pakai slip gajinya ya Pak,” katanya.

Samin kini punya cerita baru, bahwa punya rumah bukan lagi sekadar mimpi. Kerja kerasnya serasa terbayar, dengan menghadirkan hunian tetap untuk keluarganya. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo atas rumah subsidinya,” ungkapnya penuh syukur.

Website Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) secara jelas merinci, ketentuan KPR FLPP adalah suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit, cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, serta bebas PPN.

Syarat penerima KPR FLPP antara lain, berkewarganegaraan Indonesia, belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya, orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri, tidak memiliki rumah, dan memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan, merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Tidak ketinggalan, perlunya slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi pemohon yang berpenghasilan tetap, atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah bagi yang tidak berpenghasilan tetap.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKP Didyk Choiroel mengamini semangat Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dalam menciptakan ketahanan kepemilikan yang menjangkau seluruh rakyat Indonesia, lewat program rumah subsidi.

“Program Tapera Sejahtera menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian dengan suku bunga yang 5 persen ini kan membuat masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa punya akses luas kepada rumah,” tutur Didyk saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (16/10/2025).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa program rumah subsidi KPR FLPP telah terealisasi sebanyak 196.400 unit lebih, dengan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah dibangun dan tersedia sebanyak 240.265 unit.

Menurut Ara, program rumah subsidi tidak hanya memberikan tempat tinggal yang layak, namun juga menggerakkan perekonomian rakyat setempat.

Pada kesempatan terpisah, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh program kerja pemerintahan selama setahun terakhir berfokus pada upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan. Paradigma ini berpijak pada komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan memastikan negara hadir dalam setiap sektor ekonomi.

“Paradigma Presiden Prabowo berbeda dengan ekonomi liberal kapitalis yang menyerahkan semua pada mekanisme pasar. Di mana, yang kuat akan semakin kuat dan yang lemah makin tertinggal,” ujarnya.

Tito menjelaskan, semangat ekonomi kerakyatan tersebut tercermin dalam berbagai program unggulan Astacita, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketahanan dan Swasembada Pangan, serta Sekolah Rakyat.

Selain itu, program Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa-desa dan meningkatkan daya saing ekonomi rakyat.

Tito menegaskan, pembagian kewenangan dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah sudah cukup untuk menjadi modal sinergi dan kolaborasi pembangunan.

Ia berharap pemda tidak hanya fokus pada kepentingan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap visi besar Indonesia Maju.

“Kita harus bergerak seirama. Karena visi Astacita bukan hanya untuk pusat, tapi juga pedoman bagi daerah dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan berkeadilan,” tuturnya.

Hasil survei Index Politica mencatat sebanyak 83,5 persen masyarakat yang disurvei puas atas kinerja pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam setahun terakhir.

“Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif,” kata Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/10) dikutip Antara.

Fadhly menjelaskan, sebanyak 90,8 persen responden mengaku mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan Prabowo melalui pemberitaan media massa dan media sosial.

“Temuan ini menjadi refleksi satu tahun perjalanan pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ujar Fadhly.

Survei digelar pada 1–10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi. Para responden dipilih acak dengan metode multistage random sampling. Ambang batas galat survei ini lebih kurang 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.