Menteri Haji Bertemu Jaksa Agung, Bawa Pesan Penting dari Presiden Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan didampingi Wakilnnya Dahnil Anzar Simanjuntak menyambangi Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Kedatangan keduanya untuk melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanudin.

"Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan dan namun mohon nanti silahkan pak menteri untuk sampaikan apa yang tadi kita bicarakan," kata Burhanuddin kepada wartawan usai pertemuan, Jakarta, Selasa (14/10).

Sementara itu, Gus Irfan menjelaskan kedatangannya itu untuk menyampaikan amanah dari Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan, Prabowo berpesan agar penyelenggaraan haji di bawah kementeriannya bersih dan transparan.

"Sejak awal kita sudah memulai minta pendampingan dari Kejaksaan Agung dan juga kemarin kita ketemu temen-temen dari KPK sama dalam rangka mewujudkan amanah presiden bahwa proses haji harus transparan dan akuntabel," jelas Gus Irfan.

Selain itu, pihaknya meminta pendampingan terhadap Korps Adhyaksa terkait dengan proses peralihan aset-aset dari Kementerian Haji (Kemenhaj).

"Kita juga minta pendampingan agar bahwa aset-aset yang akan kami terima nanti benar-benar aset-aset yang bersih, clean, tidak ada permasalahan di kemudian hari," ujarnya.

Gus Irfan juga meminta masukan terkait profil 300-400 orang yang akan masuk ke Kementerian Haji untuk ditracking dan ditracing oleh Kejaksaan Agung.

"Hal ini untuk bisa memastikan bahwa mereka orang-orang bersih dan bisa bergabung dengan kami di kementerian haji," ucapnya.

Gus Irfan memastikan, bakal melakukan komunikasi dengan Kejaksaan Agung agar proses haji dan umroh bisa berjalan lurus sesuai koridor.

"Semua yang terkait dengan proses haji tentu akan kita komunikasikan dengan Kejaksaan Agung terkait supaya bahwa apa yang kita lakukan benar-benar lurus sesuai dengan koridor aturan yang berlaku, itu saja yang penting," ucapnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada Kementerian Haji dan Umrah RI dalam rangka mencegah terjadinya korupsi dalam kementerian baru tersebut.

Kesiapan kerja sama itu dibicarakan saat Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.

“Jadi, intinya bahwa Kejaksaan akan mendukung penuh apa yang diharapkan dan diminta oleh Kementerian Haji dan Umrah,” kata Jaksa Agung.

“Tentunya ini dalam rangka kebersihan. Bukan kebersihannya bersih-bersih kotoran, tetapi hal-hal yang menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang adanya korupsi di situ,” katanya menambahkan.

Jaksa Agung juga mengatakan bahwa Kejaksaan siap memberikan pendampingan agar korupsi terkait haji di Kementerian Agama yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kembali terulang.

“Kita tahu bahwa yang terjadi kemarin di Kementerian Agama adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan, tetapi masih terjadi, dan untuk itu, saya mengharapkan pindah (kementerian) ini jangan sampai nanti berpindah juga penyakitnya,” katanya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Nur Habibie