Tegas! Mensos Larang Bullying, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi di Sekolah Rakyat

Liputan6.com, Jakarta- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan tiga hal yang tidak boleh terjadi di Sekolah Rakyat. Ketiganya adalah bullying, kekerasan fisik atau seksual, dan intoleransi.

Hal tersebut diungkapkannya saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 24 Kediri, Jawa Timur, Jumat (10/10/2025).

"Ada tiga hal yang tidak boleh terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat, yaitu tidak boleh ada perundungan atau bullying, tidak boleh ada kekerasan fisik maupun seksual, oleh siapa pun terhadap siapa pun, dan tidak boleh ada intoleransi atas dasar suku, agama, atau ras," ujarnya.

Gus Ipul, sapaan akrabnya mengatakan, Sekolah Rakyat adalah gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab masalah kemiskinan dan kesenjangan pendidikan yang selama ini membuat banyak anak tak tersentuh pembangunan.

“Banyak anak-anak yang tidak sekolah, maka Presiden ingin memberikan perhatian khusus lewat pendidikan yang seluruh biayanya ditanggung negara,” kata Gus Ipul.

Hingga kini, sudah berdiri 165 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang menampung hampir 16.000 siswa dari keluarga prasejahtera.

Dia menambahkan, Sekolah Rakyat harus menjadi tempat tumbuh yang aman dan memuliakan. Tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apa pun.

Dirinya juga menyampaikan tiga kunci memahami gagasan besar Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan 'wong cilik' (orang kecil), menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.

“Banyak anak yang mengubur mimpinya karena tak punya kesempatan. Sekolah Rakyat hadir untuk menghidupkan mimpi itu. Siapa tahu, dari sini lahir seorang presiden,” katanya, dilansir Antara.

Pemerintah menegaskan program Sekolah Rakyat bakal berlanjut dan diperluas hingga 2029. Menurut Analis Madya Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Roni Parasian, sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

“Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” kata Roni dalam diskusi publik ‘APBN 2026: Membangun Generasi Unggul’ di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Roni menambahkan, program Sekolah Rakyat memanfaatkan dan mengoptimalkan anggaran lintas kementerian agar penyelenggaraannya tetap efisien. Caranya, dengan mengombinasikan berbagai program yang ada, sehingga Sekolah Rakyat tidak akan membebani APBN.

“Semua program Presiden (dipastikan) tetap berjalan beriringan,” jelas Roni.

Roni memaparkan, pada fase awal, program ini mengambil tajuk Sekolah Rakyat Rintisan, telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi. Dalam fase ini, pemerintah menargetkan pembangunan gedung khusus mulai 2026 dan memperluas jangkauan hingga 2029.

“Saat ini, sudah terdapat 165 sekolah rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia,” catat Roni.

Sekjen Kemensos Robben Rico menambahkan, program Sekolah Rakyat lahir dari kesadaran atas lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data, di Jawa Timur terdapat lebih dari 400 ribu anak usia SMA yang tidak bersekolah.

“Sebagian besar putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif,” yakin Robben.