Pasar Jaya Buka Suara Usai Pedagang Mengeluh Harga Sewa Kios Pasar Pramuka Naik 4 Kali Lipat

Liputan6.com, Jakarta- Perumda Pasar Jaya membantah beredarnya isu kenaikan harga sewa kios pasca revitalisasi Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Belakangan, biaya sewa kios di Pasar Pramuka dikabarkan naik empat kali lipat dari harga sewa eksisting.

Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan menegaskan informasi tersebut tidak benar. Dia menyebut bahwa penetapan tarif sewa kios Pasar Pramuka tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui kajian komprehensif yang melibatkan tim teknis, keuangan, dan hasil valuasi independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Agus mengungkapkan, hasil kajian menunjukkan tarif yang diberlakukan masih berada di bawah rekomendasi nilai pasar, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional dan kemampuan pedagang.

Selain itu, lanjut dia Tarif Hak Pemakaian Tempat Usaha selama 20 Tahun yang sempat diberitakan sebesar Rp 425 juta juga tidaklah benar. Agus berujar, tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp 403 juta untuk lantai dasar dan Rp 351 juta untuk lantai satu.

“Pasar Jaya sudah memberikan skema diskon dan pembayaran bertahap (cicilan) bagi pedagang agar beban finansial lebih ringan. Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Perumda Pasar Jaya terhadap keberlangsungan usaha pedagang pasca-revitalisasi,” kata Agus dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (10/10/2025).

Agus menyampaikan, Perumda Pasar Jaya telah menindaklanjuti seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan pedagang melalui berbagai pihak, antara lain beberapa fraksi DPRD DKI Jakarta, Komisi B, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), serta Ombudsman RI.

Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Pasar Jaya akan membuka ruang diskusi bersama pedagang Pasar Pramuka. Hal itu, ujarnya sesuai amanat Perda Nomor 3 Tahun 2018 dan Perda Nomor 7 Tahun 2018.

“Kami juga telah menindaklanjuti setiap aspirasi pedagang melalui berbagai jalur resmi, termasuk dengan DPRD DKI Jakarta, Komisi B, Kemenko Polhukam, dan Ombudsman RI. Selanjutnya, kami akan membuka ruang negosiasi dengan pedagang agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan solusi terbaik bisa dicapai bersama,” jelas Agus.

Dia memastikan Perumda Pasar Jaya berkomitmen menjaga transparansi, keberpihakan terhadap pedagang dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap kebijakan revitalisasi pasar.

“Revitalisasi pasar juga dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas pasar agar tetap menjadi ruang ekonomi yang layak, aman, dan berdaya saing bagi pedagang, dan mendukung Jakarta sebagai kota global,” kata dia.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Pasar Pramuka melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra selaku kuasa hukum menyampaikan keresahan pedagang karena naiknya harga sewa kios yang disebut meningkat hingga empat kali lipat pascarenovasi.

Gugum menyatakan, saat audiensi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak akan ada penggusuran terhadap pedagang Pasar Pramuka di Jakarta Timur, di tengah proses rencana revitalisasi yang tengah digodok oleh pemerintah daerah bersama Perumda Pasar Jaya.

“Alhamdulillah, Pak Gubernur menjamin tidak ada penggusuran. Beliau juga meminta agar dibuka ruang lagi untuk negosiasi,” kata Gugum kepada di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Gugum menjelaskan, para pedagang obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka merasa keberatan dengan tarif baru yang dinilai terlalu tinggi.

Menurut Gugum, upaya negosiasi telah dilakukan berkali-kali, bahkan persoalan ini telah dilaporkan juga ke Ombudsman RI. Namun, hingga kini belum dicapai kesepakatan antara pedagang dan pihak pengelola.

“Pasar Pramuka ini mau direnovasi oleh Perumda, tapi kemudian harga pasca-renovasi itu ditetapkan lebih besar dari sebelumnya, empat kali lipat. Ini memberatkan para pedagang,” ungkapnya.

Audiensi kali ini, lanjut Gugum, menjadi langkah lanjutan setelah pedagang menerima surat peringatan ketiga dari pihak pengelola, yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya penggusuran. Namun, pertemuan dengan Pramono disebut memberi harapan baru bagi para pedagang.

“Pak Gubernur sudah menyampaikan langsung bahwa tidak ada penggusuran dan akan dibuka lagi ruang negosiasi. Jadi kami merasa lebih tenang,” ucap Gugum.