Dana Transfer Dipangkas, Pramono Bakal Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas hingga Konsumsi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan efisiensi besar-besaran di sejumlah pos anggaran menyusul pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, dana transfer dipangkas hampir Rp15 triliun.

Efisiensi akan difokuskan pada pengeluaran non-prioritas, seperti perjalanan dinas, konsumsi, dan belanja operasional birokrasi. Pasalnya, imbas dana transfer dipangkas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

“Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10/2025).

Selain itu, Pemprov DKI juga akan mengalihkan fokus anggaran atau menggeser dana dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang lebih penting. Tak hanya itu, realokasi anggaran untuk memastikan program sosial yang menyentuh masyarakat kecil tetap berjalan tanpa pengurangan juga akan dilakukan.

“Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979 penerima,” jelas Pramono.

Ia mengatakan, efisiensi tidak hanya menyasar dinas dan sekretariat, tetapi juga di tingkat pemerintah kota. Pramono menekankan efisiensi harus berjalan seiring dengan upaya pihaknya mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan di Jakarta tidak terhenti.

“Salah satu hal yang akan saya lakukan adalah melakukan creative financing, sehingga hal-hal yang bisa dibangun dengan berpartner, bekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB (Koefisien Lantai Bangunan), SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan dan sebagainya tetap akan dilakukan,” kata dia.

Kemudian, sejumlah kebijakan subsidi, termasuk transportasi juga akan dikaji. Hal tersebut agar anggaran lebih efisien tanpa mengganggu kelompok rentan.

“Subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000, sedangkan bayarnya Rp3.500. Kami akan kaji kembali, tetapi yang jelas program prioritas bagi warga tidak mampu atau kurang beruntung tidak kami ganggu sama sekali,” tutur Pramono.

Untuk proyek pembangunan, Pemprov akan mengubah pola pendanaan, dari sebelumnya menggunakan Penyertaan Modal Daerah (PMD) menjadi kerja sama dengan BUMD dan sektor swasta.

“Contohnya interconnection di Dukuh Atas yang sudah mendapatkan persetujuan tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD. Maka dilakukan dengan partnership,” ujarnya.

Meski menghadapi pemotongan terbesar dibanding provinsi lain, Pramono menegaskan Pemprov DKI tetap optimistis mampu menjaga stabilitas dan melanjutkan pembangunan dengan anggaran yang ada.

“Era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus. Memang pemotongan Jakarta paling besar, dan ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk menyelesaikan target kami dengan baik,” kata Pramono.