Fakta-Fakta Kasus Keracunan MBG versi BGN

Liputan6.com, Jakarta - Rentetan kasus keracunan menu sajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkat tajam dalam kurun waktu tiga pekan terakhir. Sebaran kasusnya terjadi di berbagai daerah.

Mayoritas yang menjadi korban adalah pelajar. Jumlahnya mencengangkan. Mencapai ribuan dengan jumlah kasus mencapai 70 lebih kejadian.

Umumnya gejala yang muncul adalah mual, pusing dan muntah. Tetapi di beberapa kasus, ada yang sampai muncul ruam dan mengalami kejang-kejang. Sejauh ini, para korban keracunan memang tak ada yang mengalami kondisi parah. Mereka bisa langsung pulang usai mendapat penanganan medis. Jika pun ada yang dirawat, hanya beberapa hari, kemudian dipulangkan.

Meski tidak ada korban jiwa, kasus keracunan serempak ini menjadi sorotan serius. Mengingat, MBG menjadi salah program prioritas pemerintah yang digadang-gadang sebagai upaya menunjang gizi pelajar.

Sambung menyambung kasus keracunan MBG di berbagai daerah membuat Badan Gizi Nasional (MBG) buka suara. Program ini memang ada di bawah naungan badan baru tersebut.

BGN segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah pusat hingga daerah. Setiap muntahan siswa dijadikan sample uji lab untuk mengetahui penyebabnya. Tak hanya itu, dapur yang menyediakan menu penyebab keracunan juga disetop sementara selama proses investigasi berlangsung.

Langkah lebih serius dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengumpulkan semua menteri terkait untuk mengetahui dan mendengar langsung apa yang terjadi. Dia berjanji akan menyelesaikan masalah dalam program makan gratis itu

"Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Kita harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi," kata Prabowo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pada Sabtu (27/9/2025) lalu.

Ada sejumlah temuan yang dirangkum BGN di balik keracunan massal pelajar usai menyantap menu MBG. Mulai dari SPPG yang digandeng masih baru hingga dapur tidak sesuai SOP. Berikut ini fakta-fakta terbaru kasua keracunan MBG versi BGN.

Program BGN dilaksanakan pertama kalinya pada 6 Januari 2025. Sejak dilaksanakan, kasus keracunan beberapa kali terjadi meski tidak semasif sekarang.

Dalam catatan BGN, sejak Januari hingga Oktober 2025, total 75 kasus keracunan MBG. Jumlah korbannya, mencapai 6.000 lebih.

"Terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan perencanaan atau kasus di SPPG, terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian, sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi (30 September), itu ada 51 kasus kejadian. Jadi yang terakhir, kejadian kemarin ada di Pasa Rebo dan juga di Kadungora," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Pada temuan lainnya, BGN mengakui kasus keracunan banyak terjadi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi. Sekadar diketahui, sampai 1 Oktober 2025 jumlah SPPG yang beroperasi mencapai 10.012.

"Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Tak hanya itu, SPPG baru ternyata melanggar sejumlah SOP yang sudah disepakati. Misalnya terkait bahan baku.

Dadan mencontohkan. Pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian SPPG dibeli H-4. Kemudian, proses masak sampai pengirim ada yang lebih dari 6 jam padahal seharusnya hanya 4 jam.

“Kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak melalui SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan,” kata

SPPG juga berani mengganti supplier bahan baku yang telah ditentukan.

"Kelihatannya secara kualitas supplier bahan baku belum bisa menandingi supplier lama, sehingga terjadilah gangguan terkait alergi pada penerima manfaat yang mencapai 338 orang," ujar Dadan.

Selain bahan baku, kondisi dapur SPPG juga jadi catatan serius. Banyak dapur yang ternyata tidak memiliki sanitasi baik.

"Dari kejadian di berbagai tempat, nampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik," kata Dadan.

Itu sebabnya, pascamaraknya kasus keracunan, SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Nantinya SLHS juga wajib dicek secara berkala agar kejadian keracunan tak terus terulang.

“Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi itu syarat, tetapi setelah peristiwa terjadi ya sekarang harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” ujar Menko Zulhas di Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kuningan, akhir pekan lalu.

Proses investigasi penyebab keracunan menu MBG masih terus didalami. Kesimpulan di beberapa daerah, penyebab keracunan MBG karena bakteri di makanan yang dikonsumsi.

Pada kasus keracunan MBG di Sukabumi, misalnya. Ditemukan kontaminasi jamur hingga bakteri pada makanan dan buah yang disajikan. Temuan bakteri serupa juga terjadi dalam kasus keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat yang korbannya tembus ribuan. Adapun jenis bakteri yang ditemukan Salmonella, Bacillus Cereus, Enterobacter Cloacae dan Macrococcus Caseolyticus. 

Temuan jamur dan bakteri pada sajian menu MBG dipicu sejumlah hal. Dugaan kuatnya, karena tempat penyimpanan, pengolahan dan proses distribusi tidak higienis.

Meski sudah ada kesimpulan sementara terkait penyebab keracunan di sejumlah daerah, investigasi menyeluruh masih dilakukan BGN dan pihak terkait. Alasannya butuh rincian pasti di mana kekurangan dari program ini untuk dievaluasi ke depannya. Sehingga kasus serupa dapat diminimalisir.