Komisi III Gelar RDPU dengan IMC, Dengar Masukan Terkait RKUHAP

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai akademisi hingga masyarakat untuk menyerap masukan terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Indonesia Millennials Center (IMC) turut hadir memberikan rekomendasi terhadap pasal-pasal yang dianggap perlu perbaikan demi terciptanya sistem peradilan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Direktur Eksekutif IMC, Yerikho Alfredo Manurung menyampaikan, beberapa fokus relomendasi pihaknya diantaranya soal Collaborative Functional System yang menekankan pada sinkronisasi dan kolaborasi antara Kepolisian dan Kejaksaan.

“Perlu sinkronisasi dan kolaborasi antara Kepolisian dan Kejaksaan. Di mana, penetapan tersangka harus melalui mekanisme yang lebih jelas untuk menghindari larutnya proses hukum dan bolak-baliknya berkas antara Kepolisian dengan Kejaksaan,” kata Yerikho di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum harus diperkuat agar proses penegakan hukum lebih efisien.

“Selain itu, kami juga sampaikan perihal penyadapan, upaya paksa, dan penguatan peran penasehat hukum kepada Komisi III,” tuturnya.

IMC juga meminta agar lembaga-lembaga pengawas, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak), dilibatkan lebih maksimal dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu yang dianggap penting, dan bisa dicantumkan pada draf RKUHAP soal kewenangan dan kewajibannya. Selain itu, Yerikho menyebut perlu pengecualian terkait penyadapan yang belum diatur secara spesifik dalam RKUHAP.

“Aspek ini harus dimasukkan dalam norma hukum yang lebih jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu,” kata dia.

Pada rapat tersebut, Yerikho juga meminta agar upaya paksa dalam RKUHAP dicermati lebih mendalam, karena hal ini dapat berpengaruh pada realitas proses penegakan hukum. Yerikho Manurung menegaskan bahwa "Penetapan tersangka yang dilakukan di awal harus hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak yang terlibat,” ungkapnya.

Terakhir, IMC juga mengusulkan agar penguatan fungsi penasehat hukum diatur secara tegas dan rinci, termasuk kewenangan serta tanggung jawab mereka pada setiap tingkatan proses hukum.

“Peran penasehat hukum yang lebih jelas akan memastikan tercapainya keadilan yang lebih transparan bagi setiap pihak yang terlibat. RKUHAP adalah salah satu instrumen utama dalam proses penegakan hukum dan IMC ingin memastikan bahwa sistem yang tercipta benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” pungkasnya.