KNPI Pertanyakan Dasar Reformasi Polri hingga Opsi Pergantian Kapolri Setelah Aksi Demo Ricuh

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mempertanyakan dasar wacana reformasi Polri yang mengemuka pascakerusuhan demonstrasi Agustus 2025, yang menelan korban jiwa seorang pengemudi ojek online (pengemudi ojol).

Diperbarui 15 September 2025, 17:35 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • KNPI pertanyakan dasar reformasi Polri pasca-kerusuhan Agustus 2025.
  • Evaluasi pasca-kerusuhan harus menyasar seluruh institusi negara.
  • Kapolri dinilai optimal mendukung pemerintah dan tegas menindak pelanggar.

Liputan6.com, Jakarta - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mempertanyakan dasar wacana reformasi Polri yang mengemuka pascakerusuhan demonstrasi Agustus 2025, yang menelan korban jiwa seorang pengemudi ojek online (pengemudi ojol).

Ketua DPP KNPI sekaligus Kornas Gerakan Muda Pembaharu Muhammad Natsir menilai, evaluasi pascakerusuhan seharusnya menyasar seluruh institusi negara, bukan hanya kepolisian.

"Kalau koreksi dan evaluasi hanya ditargetkan pada institusi kepolisian, maka patut dipertanyakan. Sampai saat ini masih bergulir pertanyaan publik, apa dasarnya reformasi Polri hingga ada opsi pergantian Kapolri?," ujar Natsir melalui keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

Menurut dia, selama ini Kapolri dinilai optimal mendukung program dan kebijakan pemerintah, serta berperan tidak hanya sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan, tetapi juga hadir dalam pembangunan bangsa, khususnya sektor pertanian dan ekonomi.

Natsir juga menilai Polri cukup tegas menindak anggota yang melakukan pelanggaran hukum.

"Setiap personel yang melakukan pelanggaran hukum tidak ada yang selamat, selalu ditindak tegas oleh Kapolri," ucap dia.

Lebih lanjut, Natsir mengatakan, stabilitas publik relatif terjaga. Hal itu, kata dia, ditunjukkan melalui apresiasi dari negara lain terhadap kinerja Polri dalam melakukan konsolidasi internal, baik di kalangan polisi aktif maupun purnawirawan.

"Di era demokrasi modern dengan kompleksitas yang ada, mengelola ratusan ribu personel dan mengawal ratusan juta rakyat memang tidak mudah. Butuh kerja keras dan terukur," beber Natsir.

 

Alasan Tak Cukup Kuat

Karena itu, Natsir menilai alasan reformasi Polri dan wacana pergantian Kapolri hanya karena kerusuhan Agustus 2025 tidak cukup kuat.

"Kalau setiap ada demonstrasi yang berujung kerusuhan selalu muncul opsi pergantian, ini ajaib. Kritik dan demonstrasi tidak selamanya harus berujung gonta-ganti, tapi menjadi momentum koreksi dan evaluasi semua institusi. Mereka harusnya solid menghadapi tuntutan publik," pungkas Natsir.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6