Terungkap Alasan Pemerintah Pilih Bioskop untuk Tayangkan Video Kinerja Presiden Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan, penayangan video kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diputar di jaringan bioskop, tidak melanggar aturan. Menurut Kominfo, langkah itu diambil sebagai bagian dari komunikasi ke publik.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih," ujar Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).

Fifi menyampaikan, pemerintah memanfaatkan berbagai medium komunikasi, termasuk bioskop, untuk menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.

"Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal," kata Fifi.

Menurut Fifi, bioskop hanya salah satu saluran yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengomunikasikan informasi perihal pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah kepada publik. Seperti halnya melalui platform media sosial, televisi, radio, dan papan reklame.

Fifi mengatakan bahwa pemerintah memilih bioskop sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan informasi kepada publik karena bioskop bisa menghadirkan pengalaman visual dan audio yang lebih baik, yang diharapkan bisa membuat masyarakat lebih mudah menerima informasi secara utuh.

"Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat," kata dia.

Pemutaran video yang menampilkan Presiden Prabowo menjelaskan capaian pemerintah sebelum penayangan film di bioskop menjadi perbincangan warga di platform media sosial.

Tayangan video itu mencakup informasi tentang produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025 serta peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.

Selain itu, disampaikan pula kemajuan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Comunication Office (PCO) Hasan Nasbi, tidak membantah kalau hal itu sebagai cara pemerintah menyampaikan capaian kinerja Presiden Prabowo. 

Menurut dia, jika ruang publik bisa diisi pesan komersil, mengapa tidak dengan pesan positif dari pemerintah.

"Layar bioskop, sebagaimana  televisi, media luar ruang dan lain-lain juga ruang publik yang bisa diisi dengan berbagai pesan, termasuk pesan komersil. Kalau pesan komersil saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden tidak boleh?" kata Hasan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (14/9/2025).