Bagi-Bagi Flat Panel ke Sekolah Tuai Kritik, Begini Penjelasan Mendikdasmen

Liputan6.com, Jakarta- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendadak membagikan Interactive Flat Panel (IFP) 75 Inch ke sekolah di kawasan Jabodetabek. Bahkan, sekolah berstandar internasional mendapatkan perangkat digital tersebut.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan, pembagian IFP merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 serta arahan Peringatan Hardiknas mengenai digitalisasi pendidikan.

"Pengiriman IFP berbasis kesiapan," kata Mu'ti kepada Liputan6.com, Minggu (7/9/2025).

Menurut Mu'ti, sekolah yang bersedia menerima IFP akan mendapatkan bantuan tersebut. Pembagian ini diklaim sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pembelajaran.

"Kalau mereka (sekolah) tidak bersedia menerima (IFP) bisa dikembalikan," ujarnya.

Mu'ti menepis anggapan pembagian IFP sebagai upaya pemerintah meredam amarah guru karena polemik pernyataan 'guru beban negara'. Dia menegaskan, pemerintah sudah terlebih dahulu memperhatikan kesejahteraan guru sebelum membagikan IFP.

Dia menyebut, tunjangan guru sudah dinaikkan. Khusus guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta. Sementara tunjangan guru ASN dinaikkan sebesar gaji pokok.

"Mulai tahun ini, tunjangan yang semula ditransfer melalui Pemerintah Daerah ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru," jelasnya.

Mulai tahun ini, lanjut dia, untuk pertama kali guru honorer mendapatkan bantuan Rp 300 ribu per bulan. Bantuan itu ditransfer langsung ke rekening guru.

"Tahun depan bantuan guru honorer kita usulkan dinaikkan dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan," ucapnya.

Selain memperhatikan nasib guru, Mu'ti mengaku juga peduli pada kondisi sekolah-sekolah di Indonesia. Dia mengungkapkan, untuk tahun ini pemerintah mulai merenovasi dan mendirikan sekolah baru sebanyak 13.800 dengan anggaran Rp 16,9 triliun.

Pembagian IFP ini menuai kritikan. Salah satu kritikan datang dari founder Jurusanku sekaligus konsultan pendidikan, Ina Setiawati Liem atau Ina Liem.

Ina Liem mengatakan, kebijakan pembagian IFP tidak berbasis data kebutuhan sekolah. Sebab, sekolah berstandar internasional yang bisa membeli sendiri perangkat tersebut justru mendapatkan bantuan pemerintah.

"Kebijakan ini tidak berbasis data kebutuhan dan urgensi masyarakat melainkan sekadar distribusi massal tanpa prioritas yang jelas," kata Ina Liem.

Menurut dia, seharusnya pemerintah fokus menyelesaikan masalah rendahnya gaji guru, kondisi sekolah memprihatinkan, sampai kebocoran anggaran pendidikan yang masif. Bukan justru menggunakan anggaran untuk mendistribusikan IFP.

Ina Liem menambahkan, sebelum menerima IFP, sekolah-sekolah diminta mengisi formulir untuk menyatakan kesediaan. Sekolah-sekolah yang masuk daftar penerima bantuan tersebut di antaranya British School Jakarta, German School Jakarta, Binus School, Global Jaya, hingga Gandhi Memorial International School.