BPIP Desak Peru Transparan Usut Penembakan Staf KBRI Lima

BPIP melalui Dewan Pakarnya, Darmansjah Djumala, mendesak Pemerintah Peru mengusut tuntas penembakan staf KBRI Lima secara transparan, menegaskan pentingnya perlindungan diplomatik sesuai Konvensi Wina, serta menjaga hubungan persahabatan kedua negara.

Diterbitkan 04 September 2025, 06:10 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta Penembakan seorang diplomat Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, Peru, menyita perhatian publik. Korban, Zetro Leonardo Purba, tewas ditembak pada Senin (1/9/2025) saat pulang bersama istrinya ke rumah mereka di Avenida Cesar Vallejo, Distrik Lince.

Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Zetro. Dia pun mendesak otoritas yang berwenang di Peru untuk segera mengusut tuntas motif penembakan tersebut.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Austria itu menyebut ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam menangani kasus penembakan tersebut. Pertama, sesuai Konvensi Wina 1961 Pasal 3, salah satu tugas Perwakilan diplomatik adalah melindungi kepentingan warga negaranya di negara akreditasi.

"Ini berarti, dalam kasus penembakan almarhum Zetro, KBRI Lima harus ikut mengawal proses investigasi kasus ini sampai tuntas serta memastikan hak-hak hukumnya sebagai diplomat dapat dipenuhi selama proses investigasi," kata Djumala dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025).

 

 

Hal Lainnya

Kedua, dalam Pasal 29 disebutkan bahwa negara penerima harus memperlakukan diplomat negara sahabat dengan rasa hormat dan harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi mereka dari serangan terhadap diri/fisik, kebebasan, dan martabat mereka.

"Berdasarkan pasal ini, kasus penembakan tersebut sudah menunjukkan bahwa Pemerintah Peru tidak memberikan perlindungan terhadap serangan fisik terhadap diplomat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Lima harus mendesak Pemerintah Peru untuk mengusut tuntas kasus penembakan itu secara transparan dan terbuka," jelas Djumala.

Ketiga, satu hal yang juga harus diperhatikan oleh Pemerintah Peru dalam penanganan kasus ini adalah tujuan diadakannya hubungan diplomatik antara kedua negara.

"Fatsun diplomasi mengajarkan bahwa motif dibukanya hubungan diplomatik antara dua negara tidak lain adalah untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan saling pengertian yang baik. Semangat membina hubungan baik mestinya tercermin dari cara negara penerima dalam menyelesaikan masalah yang menimpa negara sahabat," kata Djumala.

"Sesuai dengan amanat Konvensi Wina, dan dalam upaya menjaga hubungan baik yang sudah terbina selama ini, Indonesia mendesak Pemerintah Peru untuk mengusut tuntas kasus penembakan staf KBRI Lima secara transparan dan terbuka," tutupnya.

Diduga Pembunuhan Terencana

Pemerintah Peru mengatakan bahwa penembakan fatal terhadap seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima pada Senin (1/9/2025) malam kemungkinan besar merupakan sebuah pembunuhan terencana.

Zetro Leonardo Purba (40), seorang Penata Kanselerai KBRI Lima, ditembak mati di luar apartemennya di Distrik Lince, Lima, ketika sedang mengayuh sepeda pulang dari kantor pada Senin malam.

Rekaman kamera keamanan seperti dilansir The Guardian memperlihatkan si pelaku menembak korban dari jarak sangat dekat. Saat korban jatuh ke tanah, pelaku kembali menembak langsung ke kepalanya, lalu kabur dengan menumpang sepeda motor yang sudah menunggu.

Kejahatan ini tengah diselidiki oleh kantor kejaksaan umum bersama unit pembunuhan kepolisian. Polisi menyebut, mereka sedang meneliti rekaman yang memperlihatkan sebuah sepeda motor beserta para tersangka yang berulang kali mondar-mandir di sekitar tempat tinggal Zetro. Dari rekaman itu terlihat mereka seolah menunggu korban, baik pada hari kejadian maupun beberapa hari sebelumnya.

Pembunuhan Terencana

Pembunuhan ini mengejutkan sekaligus memicu kemarahan warga Peru. Selama ini, meskipun kasus pemerasan dan pembunuhan bayaran terus meningkat, jarang sekali orang asing menjadi target. Data dari catatan kematian publik Peru (Sinadef) menunjukkan, sepanjang 2025 sudah tercatat lebih dari 1.500 kasus pembunuhan — naik lebih dari 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Dalam Negeri Peru Carlos Malaver menggambarkan insiden ini sebagai pembunuhan terencana.

"Tidak ada yang dicuri darinya, mereka memang menunggunya dan peluru menghantam kepalanya … Kami tidak menyingkirkan kemungkinan apa pun," katanya pada Selasa saat berbicara di hadapan kongres Peru mengenai meningkatnya angka kriminalitas.

"Ada tindakan kriminal yang tidak selalu bisa dicegah."

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6