NasDem Desak Pembentukan Tim Investigasi Independen Usut Dugaan Makar di Balik Demo Rusuh

Liputan6.com, Jakarta Fraksi Partai NasDem DPR RI mendorong pemerintah segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut aksi unjuk rasa yang berujung rusuh dan diduga mengarah pada upaya makar.

Ketua Fraksi NasDem, Viktor Laiskodat menyebut langkah ini sebagai kebutuhan mendesak demi menjaga kepercayaan publik dan mencegah spekulasi liar.

"Fraksi Partai NasDem DPR RI memandang situasi yang berkembang belakangan ini memerlukan sikap tegas dan langkah yang terukur," kata Viktor di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Dia mengusulkan tim tersebut melibatkan unsur penegak hukum, lembaga independen, hingga perwakilan masyarakat. Tujuannya agar proses penyelidikan berjalan transparan dan mendapat legitimasi kuat di mata publik.

Viktor juga menegaskan bahwa demokrasi menjamin kebebasan berekspresi, namun kebebasan itu harus digunakan secara damai dan dalam koridor hukum.

Dia mengingatkan, jangan sampai aksi demonstrasi justru dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah bangsa atau melancarkan agenda makar.

Dia pun mengajak masyarakat tetap waspada terhadap provokasi, hoaks, serta narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Dialog dan musyawarah harus diutamakan sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pandangan.

"Fraksi NasDem menegaskan komitmennya menjaga keutuhan bangsa, memastikan demokrasi tetap tegak, dan menempatkan hukum sebagai pijakan utama. Dengan kerja bersama seluruh elemen, Indonesia diyakini akan tetap kokoh dalam persatuan dan demokrasi," kata dia.

Menurut dia, NasDem menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam mengusut tuntas dugaan makar yang muncul di balik gelombang demonstrasi. Dia menilai, langkah ini merupakan komitmen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum bagi publik.

"Fraksi NasDem DPR RI menegaskan bahwa kepentingan rakyat dan keutuhan bangsa harus selalu menjadi prioritas di atas segalanya. Kami siap berdiri di garda depan untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap terjaga dan keadilan ditegakkan bagi seluruh warga negara," katanya, dilansir Antara.

Aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis, 28 Agustus 2025, di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, berakhir dengan kericuhan. Demo yang awalnya berlangsung damai oleh kelompok buruh dan mahasiswa berubah menjadi anarkis pada sore hari.

Kericuhan ini menyebabkan satu pengemudi ojek online Affan Kurniawan tewas dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Ketegangan meningkat setelah Affan tewas hingga demo besar-besaran terjadi di berbagai kota lain di Tanah Air.

Akibat demonstrasi rusuh sejak 28 Agustus hingga 1 September 2025, sebanyak tujuh orang meninggal dunia.

Presiden Prabowo Subianto menilai, rentetan aksi demonstrasi di sejumlah daerah mengarah pada tindakan makar dan terorisme.

Prabowo meminta kepolisian dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap semua bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu atau tempat umum, dan sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku.