Bawa Map Biru, Eks Menag Yaqut Penuhi Panggilan KPK

Liputan6.com, Jakarta- Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

"Saya menghadiri panggilan dari pihak KPK sebagai saksi untuk memberikan keterangan sebagaimana yang saya ketahui," ujar Yaqut saat tiba pukul 09.18 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Dilansir Antara, Yaqut mengaku tidak membawa dokumen apa pun dalam pemeriksaan kasus kuota haji kali ini. Namun, dia tampak membawa map berwarna biru.

KPK menggeledah rumah Gus Yaqut di Jakarta Timur, pada Jumat (15/8/2025). Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah barang bukti penting seperti dokumen dan telepon genggam.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut, barang-barang itu kini menjadi fokus analisis digital guna mengungkap alur transaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan kasus yang ditaksir merugikan negara lebih dari Rp 1 triliun.

"BBE (barang bukti elektronik) itu nantinya akan diekstraksi untuk menggali petunjuk dan bukti penting yang mendukung penanganan perkara ini," ungkap Budi.

Dia menegaskan bahwa informasi dalam BBE sangat krusial untuk menelusuri skema dugaan suap dan penyimpangan dalam penentuan kuota haji tahun 2024.

Tak hanya rumah Gus Yaqut, tim KPK juga menggeledah kediaman seorang ASN Kementerian Agama di Depok, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, turut diamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix yang kini sudah berada di Gedung KPK.

"Saat ini posisinya (mobil) sudah di Gedung KPK, sudah diamankan," ujar dia.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.