Idrus Golkar Nilai Kritik Publik ke DPR Wajar, Tapi Jangan Jadi Ajang Kebencian

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai kritik masyarakat terhadap DPR RI merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Namun, dia mengingatkan, jangan sampai kritik tersebut berubah menjadi kebencian yang justru berpotensi memperlebar jurang perpecahan bangsa.

“Sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, kita lahir dari kebersamaan. DPR ada untuk masyarakat Indonesia. Kalau ada polemik, mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana,” kata Idrus seperti dikutip dari keterangan pers, Kamis (28/8/2025).

Soal suara pembubaran DPR, Idrus menyatakan, DPR merupakan lembaga konstitusional yang keberadaannya diatur langsung dalam UUD 1945. Dengan demikian, seruan pembubaran DPR tidak dapat dilakukan.

"Saya menilai seruan tersebut tidak realistis dan berpotensi menyesatkan sebagian masyarakat,” ungkap dia.

Idrus memahami, alasan kemarahan publik setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp 50 juta per bulan. Dia mengamini, kebijakan tersebut memang menimbulkan kesan bahwa DPR kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi situasi ekonomi sulit.

“Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi. Tapi jangan sampai komunikasi terputus. Kalau rakyat hanya marah, DPR membela diri, masalah tidak akan selesai,” yakin dia.

Idrus pun mengajak, masyarakat dan para wakil rakyat untuk membangun kesadaran kolektif. Dia meminta kritik publik diolah menjadi bahan perbaikan kebijakan, bukan sekadar memperuncing jurang politik.

“Kalau komunikasi diperbaiki, saling menghormati dijaga, saya yakin bangsa ini bisa keluar dari situasi sulit. Jangan ada lagi sikap memaksakan kehendak,” Idrus menandasi.