Satgas PKH Sita 3,3 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan penertiban lahan sawit dengan total 3,3 juta hektare lahan. Hal itu sebagai pelaksanaan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.

“Maka dapat kami sampaikan Satgas PKH sebelumnya melakukan penertiban terhadap beberapa kebun sawit yang keberadaannya ilegal di kawasan hutan. Itu telah kita kuasai seluruhnya sebesar 3.314.022,75 hektare,” tutur Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025).

Ketua Pelaksana Satgas PKH itu menyebut, dari sitaan tersebut pihaknya telah menyerahkan lahan seluas 915.206,46 hektare kepada kementerian terkait, yang dilanjutkan kepada PT Agrinas seluas 833.413,46 hektare.

“Yang kedua, kementerian terkait untuk mengembalikan fungsi hutan seluas 81.793 hektare merupakan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Sisanya penguasaan belum diserahkan seluas 2.398.819,29 hektare,” jelas dia.

Adapun sampai dengan saat ini Satgas PKH tengah melengkapi administrasi dari sitaan lahan yang belum diserahkan ke kementerian terkait. Dia memastikan, dalam waktu dekat rencana tersebut akan segera terlaksana.

“Satgas PKH dalam melakukan kegiatan penguasaan kembali kawasan hutan terhadap perkebunan kelapa sawit secara ilegal, kami nyatakan masih terus berjalan."

"Sampai saat ini, yaitu yang sudah dikuasai, sedang dibenahi tentang administrasi hukumnya, sehingga dapat berjalan dengan baik dan sah menurut hukum. Dan masih ada beberapa objek yang terkait dengan perkebunan sawit dan lain-lain yang masih akan terus dilakukan benar-benar,” Febrie menandaskan.