Jaksa Agung: Hasil Kejahatan Harus Dikejar hingga Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan penegakan hukum dalam penertiban kawasan hutan tidak boleh berhenti pada perbuatan melawan hukum yang terjadi di dalam negeri. Aparat juga harus menelusuri aliran manfaat dan hasil kejahatan yang disembunyikan, dialihkan, atau ditempatkan di luar negeri.

"Oleh karenanya, penegakan hukum harus mampu menjangkau bukan hanya perbuatan melawan hukum yang terjadi di dalam negeri, tetapi juga aliran manfaat dan hasil kejahatan yang disembunyikan, dialihkan, atau ditempatkan di luar negeri," tutur Burhanuddin dalam acara penyerahan hasil penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin saat melaporkan capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kepada Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp 13.241.335.681.910,13 atau sekitar Rp 13,24 triliun kepada negara melalui Kementerian Keuangan.

Dana tersebut berasal dari tiga sumber. Pertama, penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp 3.475.738.523.741,13.

Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI dari penanganan tindak pidana khusus sebesar Rp 1.535.750.234.271 atau sekitar Rp 1,5 triliun. Ketiga, penerimaan pajak dari wajib pajak sebagai tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp 8.229.846.923.898 atau sekitar Rp 8,2 triliun.

Selain uang, Satgas PKH juga menyerahkan kembali kawasan hutan tahap VIII seluas 259.230,73 hektare kepada pemerintah.

Lahan tersebut terdiri atas kawasan sektor perkebunan seluas 140.762,04 hektare yang diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Kemudian, kawasan hutan konservasi dan hutan lindung seluas 118.256,74 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan reforestasi. Adapun kawasan sektor pertambangan seluas 211,95 hektare juga diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.

Burhanuddin mengatakan capaian tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam sekaligus menegakkan kewibawaan hukum. Menurutnya, sumber daya yang menjadi milik negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, menegakkan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," jelas dia.

Dia menegaskan Satgas PKH bukan milik satu lembaga, melainkan kerja bersama 12 kementerian dan lembaga dengan tujuan mengembalikan kawasan hutan beserta manfaatnya kepada negara.

"Satgas PKH bukan milik satu lembaga manapun. Satuan Tugas ini adalah kerja bersama 12 lembaga/kementerian dengan satu tujuan untuk mengembalikan kawasan hutan dan seluruh manfaatnya kepada negara," kata Burhanuddin.

Sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah menguasai kembali kawasan hutan di sektor perkebunan sawit seluas 6.206.212,14 hektare. Sementara itu, kawasan hutan di sektor pertambangan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 14.633,79 hektare.

Burhanuddin juga mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung dan mengawal kerja Satgas PKH. Dia menilai dukungan rakyat menjadi salah satu kekuatan penting dalam penegakan hukum serta upaya menjaga hutan dan kekayaan alam untuk generasi mendatang.

"Karena itu kita harus bersatu, Satgas PKH tidak dapat berjalan sendiri. Kekuatan terbesar penegakan hukum ada pada dukungan rakyat," ujarnya.

"Oleh karena itu kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdiri bersama Satgas PKH agar menjaga perjuangan ini karena hutan dan kekayaan alam ini adalah warisan untuk anak cucu kita, karena ketika rakyat dan negara bersatu tidak ada kekuatan modal yang dapat mengalahkannya," sambungnya.

Burhanuddin memastikan pihaknya akan melanjutkan tugas yang diberikan kepada Satgas PKH, termasuk memastikan setiap langkah penertiban menjadi bagian dari upaya menegakkan hukum, mengamankan kekayaan alam, dan memulihkan aset negara.

"Kami siap melanjutkan tugas dan amanah yang diberikan, dengan memastikan bahwa setiap langkah penertiban menjadi bagian dari ikhtiar negara untuk menegakkan hukum, mengamankan kekayaan alam, memulihkan aset negara, dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," Burhanuddin menandaskan.