Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Tak Bergantung pada Tiongkok dan AS dalam Perdagangan Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan pentingnya diversifikasi perdagangan internasional agar Indonesia tidak terjebak dalam pusaran konflik dagang global.

Ia menyoroti dominasi Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama yang justru bisa membuat ekonomi nasional rentan.

"Perdagangan internasional harus lebih ekspansif, tidak bergantung pada Tiongkok dan Amerika Serikat, yang berakibat kita mudah terseret dalam medan konflik dagang yang merugikan, dan sulit keluar dari pusaran itu," kata Said saat Rapat Kerja (Raker) Banggar dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/8/2025).

Said menilai, diplomasi perdagangan Indonesia harus lebih adaptif dan cepat merespons tuntutan mitra dagang. Menurutnya, visi perdagangan internasional harus mampu menjawab kebutuhan pasar secara lebih luas.

Selain itu, Said juga menyinggung tantangan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Ia melihat kondisi ini bisa membuka peluang devisa dari ekspor, namun di sisi lain menambah beban impor.

Karena itu, politisi dari PDI Perjuangan itu kembali mendorong penggunaan local currency dalam transaksi ekspor-impor dengan mitra strategis.

“Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memikirkan strategi untuk mematok asumsi nilai tukar yang lebih moderat, termasuk perlunya perluasan pembayaran internasional yang tidak semata mata bertumpu pada USD,” tegas Said.

"Kami sudah berulang kali mengingatkan perlunya memperluas local currency dalam transaksi ekspor-impor dengan mitra dagang strategis," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Said turut mengingatkan agar strategi pendanaan nasional lebih diarahkan untuk menggerakkan sektor riil, tidak hanya terserap pada Surat Berharga Negara (SBN).

Menurutnya, imbal hasil SBN yang tinggi membuat perbankan cenderung enggan menyalurkan kredit produktif.

“Nasabah kelas kakap akan lebih tertarik ke SBN ketimbang memarkir uangnya di deposito. Demikian halnya perbankan, lebih senang membelanjakan DPK (dana pihak ketiga) ke SBN ketimbang kredit sektor riil yang beresiko,” jelas Said.

Ia juga menekankan perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi untuk menghadapi dinamika geopolitik yang berdampak pada volatilitas pasar keuangan global.

“Kebijakan ekonomi harus cepat, luwes, dan menjawab persoalan, serta yang paling penting menjaga kepentingan nasional," tandasnya.