Gaji Tak Naik, Ini Penjelasan Pimpinan DPR soal Uang Perumahan dan Kenaikan Tunjangan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut tidak ada kenaikan gaji anggota DPR. Meski demikian, dia mengakui ada komponen tunjangan seperti tunjangan beras dan bensin yang naik sedikit.

"Jadi, kalau dikatakan gaji kami naik jadi Rp100 juta per bulan, kami kira itu keliru dan perlu diluruskan," kata Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Adies menilai, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merasa kasihan dengan para anggota DPR sehingga mau menambahkan jumlah tunjangan.

"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR," ujar dia.

"Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu," tambahnya.

Menurut Adies, tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta. Tunjangan bensin sebelumnya sekitar Rp4 juta sampai Rp5 juta naik menjadi Rp7 juta per bulan.

"Mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya," ujar Adies.

Adies menyebut, jumlah gaji dan tunjangan bersih anggota DPR sekitar Rp69 juta hingga Rp70 juta. Jumlah tersebut masih di luar tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. Uang itu merupakan bentuk kompensasi dari rumah dinas yang diambil alih oleh negara.

"Jadi, ketika rumah dinas para anggota DPR RI itu dialihfungsikan negara untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi atau tunjangan kepada anggota DPR RI berupa uang senilai Rp50 juta. Uang Rp50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR RI untuk mencari tempat atau hunian baru," terang dia.

"Yang jelas uang Rp50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari hunian baru. Gaji anggota DPR RI sekali lagi tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun ini," sambung Adies.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, gaji anggota DPR terbilang kecil jika dibandingkan dengan DPRD provinsi di Jawa dan lembaga negara lainnya.

"Gaji pokok kami tak lebih dari Rp5 juta, adapun take home pay yang kami peroleh sebesar Rp60 juta itu kan digabungkan dengan berbagai tunjangan-tunjangan. Bayangkan dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi di Jawa yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya tinggi, mereka bisa di atas Rp70 jutaan," tutup Adies.