Ketua MPR soal Isu Masa Jabatan Presiden Diubah Jadi 8 Tahun: Itu Mengada-ada

Liputan6.com, Jakarta- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani angkat bicara soal isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun.

Diketahui, pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7, presiden hanya boleh menjabat selama 2 periode, satu periodenya adalah 5 tahun. Muzani menegaskan isu itu adalah hal yang mengada-ada.

"Nggak ada pembahasan, nggak ada pemikiran. Di MPR nggak ada pandangan, pemikiran, nggak ada sama sekali,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (19/8/2025).

Muzani menyebut, dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang kini sedang dibahas di MPR juga tidak ada pembahasan terkait masa jabatan presiden.

“(PPHN) enggak ada sama sekali, enggak ada sama sekali. Itu asli itu sesuatu yang mengada-ada, nggak ada sama sekali,” ucap dia.

Muzani meminta semua pihak tidak asal membuat isu dan berujung kegaduhan.

“Itu jangan mengembangkan sesuatu yang dalam pikiran, kami saja nggak terpikir sama sekali,” pungkasnya.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 8 tahun pertama kali mencuat pada akhir 2019. Gagasan ini mencuat seiring wacana amandemen UUD 1945 yang membuka peluang perubahan masa jabatan presiden.

Salah satu tokoh yang mengusulkan wacana tersebut adalah mantan Kepala BIN, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono. Dia menyebut, masa jabatan presiden dan kepala daerah sebaiknya dibuat satu kali, tetapi langsung selama 8 tahun, tanpa peluang menjadi petahana.

"Saya usul, dan tampaknya Ketua DPR saat itu cocok pikirannya. Jadi cukup 8 tahun, satu kali. Setelah itu, turun, digantikan yang lain. Tidak ada petahana,” kata Hendro usai bertemu Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, 12 Juli 2019.

Menurutnya, sistem tersebut akan memperkuat pemerintahan dan menghindarkan presiden dari kepentingan politik elektoral.

"Tidak perlu kampanye dua kali. Kerja saja delapan tahun yang bener. Pemerintah jadi kuat, rakyat juga," ujar mantan Ketua Umum PKPI itu.

Dia juga menyoroti mahalnya biaya Pemilu yang terus meningkat. “Pemilu 2004 habiskan Rp3 triliun, 2009 naik jadi Rp8 triliun, lalu Rp15 triliun di 2014, dan melonjak ke Rp25 triliun pada 2019. Ini gila,” tandasnya.

Presiden saat itu, Joko Widodo secara tegas menolak usulan masa jabatan presiden diperpanjang jadi delapan tahun. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak berminat untuk menjabat lebih dari dua periode dan mencurigai adanya motif tertentu di balik wacana tersebut.