Wujudkan Asta Cita, Polri Ikut Andil Program Ketahanan Pangan dan Lapangan Kerja ‎

‎Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, peran ini merupakan wujud komitmen Polri untuk menjadi "problem solver" bagi masyarakat. ‎

Diperbarui 19 Agustus 2025, 08:16 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Polri mendukung Asta Cita pemerintah, fokus pada ketahanan pangan dan PHK.
  • Satgas Pangan Polri memastikan distribusi komoditas lancar, cegah kecurangan harga.
  • Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan, bantu buruh PHK cari solusi dan kerja.

Liputan6.com, Jakarta -Polri menempatkan diri sebagai bagian penting dalam mendukung pencapaian Asta Cita pemerintah. Peran ini tidak hanya berkaitan dengan tugas penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti menjaga ketahanan pangan dan menjadi jawaban atas penyelesaian masalah PHK terjadi belakangan ini.‎

‎Melalui Satgas Pangan, Polri ikut memastikan distribusi komoditas vital—termasuk jagung berjalan lancar dan terhindar dari praktik kecurangan, penimbunan, maupun spekulasi harga.

‎‎Kehadiran Polri di lapangan memberi jaminan keamanan bagi petani, pelaku usaha, hingga konsumen, sekaligus memperkuat program pemerintah dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

‎‎Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sektor industri, Polri menunjukkan peran baru yang melampaui tugas penegakan hukum konvensional. ‎

‎Melalui inisiatif proaktif, institusi ini menjelma menjadi jembatan solusi bagi ribuan buruh yang kehilangan pekerjaan, melengkapi perannya yang selama ini telah aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

‎‎Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, peran ini merupakan wujud komitmen Polri untuk menjadi "problem solver" bagi masyarakat. ‎

‎"Polri terpanggil untuk menjadi problem solver. Tidak sekadar menghadapi teman-teman serikat buruh saat turun ke lapangan, tetapi bergerak di hulu bagaimana mencarikan solusi atas permasalahan yang ada," ujar Kapolri, Senin (18/8/2025).

‎‎Inisiatif ini lahir dari keprihatinan atas data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat 7,28 juta pengangguran di Indonesia hingga Februari 2025. Jumlah yang masif ini berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban.‎

 

‎‎Desk Ketenagakerjaan: Terobosan Berawal dari Curhatan Buruh‎

‎Tergerak oleh keluhan para buruh, Jenderal Listyo berinisiatif membentuk Desk Ketenagakerjaan Polri pada 20 Januari 2025.

‎‎Menurut Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, gagasan ini berawal dari kedekatan Kapolri dengan organisasi buruh yang mengeluhkan kondisi ekonomi dan gelombang PHK.

‎‎Desk ini dibentuk di tingkat Mabes hingga Polda untuk menjadi wadah penyelesaian masalah industrial dan memfasilitasi pencarian lapangan kerja baru.‎

‎Kolaborasi strategis ini menunjukkan bahwa Polri tak hanya berfokus pada pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan humanis dan sosial.

‎"Desk ketenagakerjaan itu juga mempersiapkan lapangan pekerjaan baru," kata Komjen Dedi.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6