BNPB Kirim Tim Reaksi Cepat, Upaya Penanganan Darurat Gempa Poso

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirim Tim Reaksi Cepat (TRC) bersama sejumlah pejabat di lembaga tersebut guna membantu penanganan darurat setelah gempa magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada Minggu 17 Agustus 2025.

"Hari ini dikerahkan tim menuju Kabupaten Poso guna melakukan upaya penanganan darurat dan pendampingan pemerintah daerah (pemda) di lokasi kejadian," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Senin (18/8/2025).

Ia menjelaskan, tahap awal BNPB akan mengirim bantuan kemanusiaan berupa makanan siap saji, tenda pengungsi, tenda keluarga, hygiene kit, selimut, dan matras sebagai langkah penanganan darurat.

Pemerintah, kata Abdul Muhari, melalui BNPB melaksanakan rapat koordinasi penanganan darurat bencana gempa melalui ruang komunikasi digital pada Minggu malam 17 Agustus 2025.

"Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Budi Irawan dihadiri perwakilan Kemenko PMK, Bupati Poso, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala BPBD Poso, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Poso," ucap dia.

BNPB, kata Abdul Muhari, juga merilis satu orang korban gempa dilaporkan meninggal pada Minggu 17 Agustus 2025. pukul 23.42 WIB, usai menjalani perawatan intensif di RS Poso.

Warga yang meninggal dunia merupakan pasien yang sebelumnya mengalami kritis karena tertimpa reruntuhan bangunan di Gereja GKST Elim Masani, Desa Masani Kecamatan Poso Pesisir akibat gempa.

"Saat gempa terjadi, jemaat sedang mengikuti ibadah pagi. Sejumlah jemaat tertimpa material kayu dan batako dari bangunan gereja yang masih dalam tahap konstruksi," tutur Muhari.

Sementara itu, data kerusakan rumah juga mengalami peningkatan, kaji cepat sementara tercatat sedikitnya 12 unit rumah rusak berat dan 33 unit rumah rusak ringan dengan jumlah total kerusakan 45 rumah.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengonfirmasi, satu orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini berdasarkan laporan kaji cepat per Minggu 17 Agustus 2025 pukul 23.42 WIB.

"Dilaporkan warga yang meninggal dunia merupakan pasien yang sebelumnya mengalami kritis usai tertimpa reruntuhan bangunan pascagempa di Gereja Elim Masani, Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah," ujar Abdul dalam keterangan pers diterima, Senin (18/8/2025).

Abdul menjelaskan, saat gempa terjadi, para jemaat tengah mengikuti ibadah pagi. Sejumlah jemaat tertimpa material kayu dan batako dari bangunan gereja yang masih dalam tahap konstruksi.

Sementara itu, Abdul mencatat, data kerusakan rumah juga mengalami peningkatan. Kaji cepat sementara, tercatat sedikitnya 12 unit rumah rusak berat dan 33 unit rumah rusak ringan.

Sesuai dengan instruksi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sebagai bentuk respon cepat, pemerintah melalui BNPB segera melaksanakan rapat koordinasi penanganan darurat bencana gempabumi melalui ruang komunikasi digital pada Minggu malam 17 Agustus 2025.

Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan yang dihadiri oleh perwakilan Kemenko PMK, Bupati Poso, Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Kalaksa BPBD Poso dan jajaran forkopimda Kabupaten Poso.

Abdul memastikan, Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB segera diberangkatkan pada Senin (18/8) dini hari menuju poso guna melakukan upaya penanganan darurat dan pendampingan pemerintah daerah di lokasi kejadian.

"Dalam tahap awal, rencananya akan dikirimkan bantuan berupa makanan siap saji, tenda pengungsi, tenda keluarga, Hygiene kit, selimut dan matras," Abdul menandasi.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dari 456 daerah di seluruh Indonesia, baru 312 daerah atau sekitar 68 persen yang mempunyai Kajian Risiko Bencana (KRB).

Kajian Risiko Bencana adalah proses untuk menganalisis dan menilai potensi bahaya dan risiko bencana di suatu wilayah.

"KRB melibatkan identifikasi potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah dalam menghadapi bencana, serta memberikan rekomendasi untuk mitigasi dan adaptasi bencana," ujar Deputi Bidang Sistem dan Strategi Raditya Jati melalui keterangan tertulis, Kamis 7 Agustus 2025.

BNPB, lanjut dia, sedang menyusun peta bahaya skala 1:50.000 untuk mendukung kajian risiko bencana di daerah. Peta ini, kata Raditya, akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) dan memperkuat pemahaman melalui sosialisasi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

"Pembangunan saat ini harus berbasis risiko bencana karena kan tanpa mengetahui risiko bencana di daerah pemerintah tidak dapat menyusun tata kelola dan strategi maupun perencanaan," ucap dia.

"Direktorat sudah mengeluarkan peta bahaya dengan skala 1:50.000, ini artinya akan meringankan pemerintah daerah terutama dalam penyusunan KRB yang seringkali terkendala. Karena penggunaan peta bahaya ini tidak bisa didapatkan oleh pemerintah daerah khususnya BPBD dan kebutuhan ahli, kemudian informasi dan seterusnya," sambung Raditya.