Dedi Mulyadi Minta Maaf Warga Jabar Belum Sejahtera: Ini Dosa Besar yang Harus Kita Pikul

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta maaf belum bisa berhasil mensejahterakan warga Jabar. Dedi menyampaikan permohonan maaf ini, khususnya pada masyarakat yang anaknya, atau dia sendiri tidak bersekolah atau melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya untuk seragam, atau untuk pendidikannya sendiri.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf pada warga Jabar apabila masih ada anak tidak bersekolah, masih banyak yang tak bisa melanjutkan ke SMP karena tak punya seragam, masih ada yang putus sekolah karena biaya. Ini adalah dosa besar yang harus kita pikul bersama, tak boleh terjadi," kata Dedi Mulyadi yang disapa KDM itu di Lapangan Gasibu Bandung, Minggu (17/8/2025).

Lebih lanjut, Dedi memohon maaf ke warga Jabar karena terkendala masalah layanan kesehatan, seperti yang terpaksa pulang dari RS karena tidak tercover BPJS Kesehatan, tidak bisa masuk RS karena memiliki tunggakan iuran BPJS, ataupun yang tidak memiliki bahan pangan untuk keluarganya karena dia sebagai tulang punggung harus dirawat di RS.

"Ini negara harus hadir," kata Dedi.

Politikus Gerindra ini mengajak seluruh aparatur pemerintah dari tingkat RT, RW, kepala desa, camat, hingga bupati, dan wali kota untuk membuat layanan terbuka bagi masyarakat.

"Pada seluruh aparatur, mari buat layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakat bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Jika kita bergerak kolektif, sendi-sendi penderitaan akan terselesaikan," ucap Dedi.

Dedi juga mengingatkan para pemimpin negara mereka bertugas meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa ini yang mengorbankan darahnya, air matanya, keluarganya, bahkan waktu hidupnya, hanya untuk menyatakan Indonesia Merdeka.

"Hari ini mereka akan bahagia, jika negara ini dikelola dengan baik. Namun jika tidak, mereka akan menangis dalam kesedihan dan kepedihan. Semoga kita semua, termasuk saya sendiri, menjadi manusia yang tersadarkan. Bahwa jabatan ini bukan warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi rakyat," ucap Dedi Mulyadi.