Mendagri Tito Ceritakan Momen Tegur Bupati Pati Sudewo

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku langsung menegur Bupati Pati Sudewo perihal kebijakan peningkatan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, yang berbuntut aksi unjuk rasa dan desakan mundur.

“Oh saya langsung telepon, Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu. Menyampaikan bahwa, sudah diperhitungkan belum kemampuan masyarakat, yang sehingga akhirnya dicabut,” kata dia di Gudang Bulog Kanwil Jakarta, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).

Menurut Tito, dirinya tengah mempelajari kebijakan yang ditelurkan oleh Bupati Pati, Sudewo. Adapun Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD) beserta turunan Peraturan Pemerintah (PP) memang mengatur bahwa tarif pajak ditentukan oleh bupati dan wali kota dengan konsultasi gubernur, dilengkapi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD yang bersifat umum.

“Saya juga lagi meneliti. Karena memang peraturan dari bupati mengenai tarif NJOP dan PBB itu tidak sampai ke Kemendagri (hanya sampai ke gubernur),” jelas dia.

Untuk itu, siang ini rencananya Tito akan menggelar rapat virtual bersama seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi titik terjadinya kenaikan pajak.

Dia berharap, kepala daerah lainnya dapat mengambil langkah bertahan sebelum mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi.

Sosialisasi mesti dilakukan, dan jangan sampai kebijakan tersebut berujung memberatkan masyarakat. Waktu pelaksanaan kebijakan pun dapat diukur, misalnya satu tahun setelah rencana diteken,

“Ini harus betul-betul melihat, salah satu klausul dari UU HKPD itu bahwa setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, misalnya pajak dan retribusi, itu harus ada proses sosialisasi. Kedua, mempertimbangkan betul dampak serta kemampuan ekonomi masyarakat. Nah ini yang kita nilai,” Tito menandaskan.

Selain Pati, Pemerintah Kota Cirebon juga berencana menaikkan PBB hingga hampir 1.000 Persen. Ada pula Kabupaten Jombang yang kabarnya bakal menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jombang melonjak hingga 400 persen.

Analis Ekonomi Politik dari LAB 45, Baginda Muda Bangsa melihat, dalam sejarahnya, pajak adalah wujud paling nyata dari kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Lulusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia ini mencatat, banyak pemberontakan seperti di Amerika, revolusi Prancis yang asalnya karena pajak hingga muncul istilah no tax without representation.

"Tidak ada pajak tanpa representasi sehingga apa yang terjadi di Pati menurut saya melambangkan hal itu juga. Bahwa ini tidak ada kesepakatan dengan rakyat yang kemudian menunjukkan kemarahan tadi kira-kira begitu," jelas pria karib disapa Bagin saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (14/8/2025).

Bagin menjelaskan, aturan tentang pajak di daerah mengacu ke Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu poinnya adalah wewenang kepala daerah memutuskan kebijakan besaran PBB.

"Memang sejauh yang saya pahami tidak ada ketentuan-ketentuan teknis menjelaskan soal bagaimana acuan penghitungan dan seterusnya tapi mungkin yang ingin saya soroti dari kacamata ekonomi politik adalah sebenarnya fenomena yang terjadi di Pati ini harus dilihat dalam konteks bahwa ada kegagalan dari pemerintah daerah untuk merepresentasi kebutuhan dari masyarakat," jelasnya.

Bagin menyatakan, idealnya kenaikan pajak harus melalui proses konsultasi dan disepakati bersama dengan DPRD sebagai representasi rakyat. Kondisi ini yang terjadi di Pati.