Profil Yaqut Cholil Qoumas, Eks Menag yang Dipanggil KPK terkait Korupsi Kuota Haji

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis, 7 Agustus 2025. Pemanggilan Yaqut terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji khusus yang sedang diusut oleh lembaga antirasuah tersebut.

Yaqut yang akrab disapa Gus Yaqut dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai mantan Menteri Agama. KPK menilai keterangan Yaqut sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus Indonesia tahun 2024.

"KPK berharap kepada yang bersangkutan dapat hadir dalam undangan atau panggilan tersebut karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (6/8/2025).

Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember 2020 hingga 2024. Ia merupakan adik kandung dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf.

Sebelum menjabat sebagai Menteri Agama, Yaqut pernah menjadi Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor sejak 2016 hingga 2 Februari 2024. Karier politiknya dimulai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Rembang periode 2005-2010.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 26 Maret 2024, Yaqut memiliki harta kekayaan sebesar Rp12.732.005.102. Sebagian besar hartanya berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp9.520.500.000.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan penyelidikan dugaan korupsi kuota haji khusus dimulai dari penyedia jasa atau agensi umrah dan haji. Dalam penyelidikan kasus ini, KPK menggali informasi secara berjenjang. Mulai dari penyelenggara atau travel, kemudian penyelenggara haji di Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag).

KPK menduga terjadinya tindak pidana korupsi haji khusus setelah Pemerintah Indonesia mendapatkan 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. Namun, kuota haji khusus dan reguler dari 20.000 kuota tambahan tersebut dibagi menjadi 50 persen atau sama rata.

"Seharusnya tidak dibagi 50:50. Jadi, ada keuntungan yang diambil dari yang khusus ini," kata Asep.

Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.