Pengemudi Truk Dilarang Kibarkan Bendera One Piece, Bakal Disanksi Jika Melanggar

Liputan6.com, Jakarta- Perwakilan Asosiasi Pengemudi Logistik, Suroso, meminta para pengemudi truk memasang bendera Merah Putih di armada menjelang 17 Agustus. Dia meminta pengemudi tidak memasang bendera lain seperti bendera one piece.

"Kita sudah sepakat dan kita sudah share, mohon bendera, yang namanya memperingati HUT RI, kita sebagai ketua umum menginstruksikan harus bendera Merah Putih," kata Suroso usai bertemu pimpinan DPR, Senin (4/8/2025).

Dia menekankan pemasangan bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan. Suroso berharap para pengemudi hanya memasang bendera Merah Putih di armada masing-masing.

"Bendera nanti teman-teman pengemudi wajib pasang di armada, di rumah, untuk memperingati pahlawan-pahlawan kita yang sudah memperjuangkan bangsa kita," ucapnya.

Suroso menegaskan pengemudi yang tak mematuhi aturan bakal ditindak. Menurutnya, aturan tersebut telah dirapatkan dengan pengurus setiap provinsi hingga kabupaten/kota.

"Siapa pun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah risiko ditanggung sendiri, bila mana perlu pemerintah untuk tindak tegas. Kita sepakat, kemarin sudah kita rapatkan dengan pengurus, setiap provinsi, kabupaten, kota, khususnya kita harus taat dengan aturan UU di negeri kita," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tak ada masalah menyukai bendera One Piece. Namun, dia mengingatkan untuk tidak memecah belah bangsa dengan pemasangan bendera One Piece saat peringatan HUT ke-80 RI.

"Ya, sebenarnya kemarin kan kami menyampaikan bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi bentuk bendera yang ada," ujarnya.

"Tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan, bahwa kreativitas pengibaran-pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah," pungkasnya.

Fenomena unik tengah ramai di media sosial. Bendera bajak laut Jolly Roger dari anime One Piece berkibar di berbagai wilayah Indonesia menjelang HUT ke-80 RI.

Tak sekadar konten iseng, sebagian warganet menyebut pengibaran ini sebagai simbol perlawanan dan kekecewaan atas kondisi sosial saat ini.

Akun Instagram @Wakandafolk menjadi salah satu yang pertama mengunggah kompilasi video bendera Luffy cs berkibar di pemukiman warga. Video tersebut sudah disukai hampir 30 ribu pengguna dan ditonton lebih dari 350 ribu kali.

Mensesneg Prasetyo Hadi, meminta kesakralan HUT Ke-80 Republik Indonesia jangan diganggu dengan pengibaran selain merah putih seperti bendera One Piece.

"Kami sebagai pemerintah dan tentunya kita semua, kita berharap di bulan Agustus ini, janganlah ternodai dengan hal-hal yang (tidak) sakral," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Prasetyo mengaku sebenarnya menghormati kreativitas dari para komunitas pecinta One Piece.

"Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas-komunitas tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah," jelasnya.

Namun, dia menyebut akan menjadi masalah apabila kreativitas dimanfaatkan untuk mengganggu kesakralan HUT RI.

"Misalnya kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut untuk menghimbau, supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera Merah Putih. Kan itu yang tidak benar," tegas dia.

Prasetyo mengakui, meski negara tentu masih ada masalah namun tetap harus menghargai jasa pahlawan.

"Ini nggak ada hubungannya dengan masalah kreativitas dari teman-teman, asosiasi-asosiasi. Kita sangat menghormati itu. Tapi tolonglah ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan," sambungnya.

Pemerintah melarang masyarakat mengibarkan bendera one piece jelang HUT ke-80 RI. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklaim larangan ini sudah mendapat dukungan dan penghargaan dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pigai mengatakan, larangan itu sejalan dengan kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik yang diadopsi Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 mengenai pengesahan kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

"UU tersebut membuka ruang bagi negara untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional," jelas Pigai.

Pigai berharap, masyarakat memahami pelarangan berupaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan. Langkah ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dan internasional saling bersinergi dalam menjaga stabilitas negara.

"Pelarangan tersebut tidak ada hubungannya dengan sikap membatasi kebebasan ekspresi warga negara. Sikap pemerintah adalah demi core of national interest atau kebebasan ekspresi yang bisa dibatasi negara,” Pigai memandasi.