Alasan Komunitas Ojol Jabodetabek Ogah Komisi 20 Persen Diubah

Liputan6.com, Jakarta Suara penolakan skema potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen untuk mitra pengemudi ojek online (ojol) terus bergulir. Penolakan ini disampaikan oleh sejumlah komunitas pengemudi ojol aktif di wilayah Bogor, Tangerang, dan Depok.

Mereka menilai skema 20 persen yang saat ini diterapkan masih relevan, adil, dan memberikan keuntungan baik untuk mitra maupun perusahaan aplikasi.

Ketua Relawan Driver Grab Bogor, Heri Dinata, mengatakan skema komisi yang ada masih bisa dinikmati manfaatnya oleh para mitra driver. Salah satunya dialokasikan untuk asuransi kecelakaan.

"Kami memahami bahwa potongan 20 persen digunakan oleh aplikator untuk menjaga kestabilan layanan. Melalui skema ini, kami sebagai mitra masih mendapatkan aliran order yang stabil, promo-promo pelanggan tetap berjalan, dan driver mendapatkan asuransi, perlindungan keselamatan, serta layanan bantuan 24 jam. Itu semua membuat kami bisa bekerja lebih tenang," kata Heri, Sabtu (19/7/2025).

Melalui sistem saat ini, lanjut Heri, para pengemudi ojek online masih mendapatkan fasilitas seperti GrabBenefits yang menawarkan diskon layanan kesehatan, perawatan kendaraan, dan kebutuhan harian lainnya.

"Potongan ini kembali ke kami dalam bentuk program-program yang jelas terasa manfaatnya. Yang penting kami bisa membawa pulang penghasilan yang layak untuk keluarga, tanpa harus khawatir dengan perubahan sistem yang justru bisa membuat semuanya kacau," ujar Heri.

Perwakilan dari komunitas ADGI Tangerang, Didik Ari Wibowo, menambahkan fokus utama para pengemudi ojol bukan semata-mata soal angka potongan, melainkan bagaimana skema itu berdampak terhadap keberlangsungan kinerja mereka.

"Potongan ini sepadan dengan layanan dan dukungan yang kami dapatkan. Kami khawatir jika komisi diturunkan tanpa perhitungan matang, justru aplikator tidak sanggup lagi mempertahankan semua layanan itu," ujar Didik.

Pernyataan serupa disampaikan Heru Widigdo, Ketua KBGB Border Town Depok. Ia menyoroti pentingnya kontinuitas order sebagai indikator utama kesejahteraan driver.

Menurutnya, keberadaan promo pelanggan yang disokong dari sistem komisi, justru membuat pendapatan driver menjadi stabil.

"Kalau komisi dipaksakan turun jadi 10 persen, maka otomatis kemampuan perusahaan untuk memberikan promo dan bonus kepada pelanggan dan driver juga ikut menurun. Ini justru bisa berdampak menurunkan volume order, dan ujung-ujungnya merugikan kami juga. Maka itu kami mendukung komisi tetap 20 persen, asal transparan dan manfaatnya tetap kami rasakan," ujar Heru.

Penolakan juga sampaikan Komunitas Ladies Online Cibinong, wadah bagi para perempuan yang aktif sebagai driver ojol di kawasan Bogor dan sekitarnya.

Ketua Ladies Online Cibinong, Suryani, menyampaikan para pengemudi ojol perempuan memiliki tantangan tersendiri dan membutuhkan sistem yang stabil untuk bisa terus bekerja dengan aman.

"Bagi kami, perempuan yang mencari nafkah dari jalanan, stabilitas platform sangat penting. Kami tidak masalah dengan potongan 20 persen, karena itu sebanding dengan perlindungan dan fitur-fitur keamanan yang kami nikmati dari aplikasi. Yang kami takutkan adalah perubahan sistem yang membuat order berkurang, layanan terputus, dan kami kehilangan penghasilan," jelas Lilis.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi driver aktif dalam setiap pengambilan kebijakan. Menurutnya, banyak wacana perubahan yang justru tidak mencerminkan realita di lapangan karena lebih banyak dipengaruhi oleh suara dari pihak-pihak yang sudah tidak lagi beroperasi sebagai mitra.

"Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan opini atau tekanan politik dari mereka yang sudah tidak lagi narik. Kami yang masih aktif inilah yang merasakan dampaknya langsung. Jadi dengarkan kami yang berada di lapangan setiap hari," tegasnya.

Keempat komunitas ini pun menyerukan kepada Kementerian Perhubungan agar lebih terbuka terhadap aspirasi driver aktif yang mewakili realita dan kebutuhan mitra di lapangan.

Mereka berharap bahwa pemerintah tidak terburu-buru mengubah kebijakan hanya karena adanya tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak merepresentasikan mayoritas.

"Yang kami inginkan hanya ketenangan dalam bekerja, kepastian bahwa sistem yang kami andalkan untuk menyambung hidup tetap berjalan dengan baik. Skema komisi 20 persen adalah bagian dari keseimbangan itu, dan kami harap tidak diutak-atik tanpa alasan kuat dan kajian menyeluruh," tutup pernyataan bersama yang disampaikan komunitas.