PBB Rilis 48 Perusahaan Diduga Terlibat Genosida di Gaza Palestina, Ekonom Ingatkan Jangan Asal Boikot

Liputan6.com, Jakarta - Rilis daftar 48 perusahaan yang diduga terlibat dalam aktivitas ekonomi di wilayah pendudukan Israel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mengundang perhatian publik global, termasuk di Indonesia.

Namun, sejumlah Ekonom mengingatkan bahwa aksi boikot yang tidak disertai pemahaman menyeluruh justru dapat menjadi bumerang dan merugikan perekonomian nasional.

Ekonom dari International Islamic University Malaysia, Nurizal Ismail menegaskan, boikot yang dilakukan atas dasar sentimen keliru atau persaingan bisnis justru dapat menimbulkan dampak negatif yang luas.

"Aksi yang tidak dilandasi informasi yang akurat berisiko mengganggu stabilitas industri lokal dan merugikan tenaga kerja nasional," ujar Nurizal, melalui keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

Nurizal menekankan pentingnya membedakan antara kepemilikan saham asing dan keterlibatan langsung dalam konflik. Pasalnya, kata dia, banyak produk di pasaran yang diproduksi secara lokal, menyerap ribuan tenaga kerja Indonesia, serta menjalankan program sosial yang nyata bagi masyarakat.

"Hanya karena ada pemegang saham asing, bukan berarti produk tersebut terlibat dalam isu geopolitik," papar Nurizal.

Menurut dia, boikot yang salah sasaran juga bisa mencederai pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi bagian dari rantai pasok nasional.

Nurizal menjelaskan, apabila tidak disikapi bijak, maka semangat solidaritas bisa berubah menjadi tindakan yang melemahkan ekonomi lokal yang justru sedang berjuang di tengah tantangan global.

Nurizal juga menyerukan pentingnya literasi publik terhadap isu global dan peta rantai pasok perusahaan. Mereka juga menekankan perlunya klarifikasi dan komunikasi terbuka dari pihak-pihak yang terdampak agar tidak terjadi disinformasi yang berkelanjutan.

"Solidaritas kemanusiaan adalah hal yang sangat penting, tapi harus diiringi dengan tanggung jawab informasi. Jangan sampai semangat membela keadilan justru menyasar pihak yang salah," jelas Nurizal.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis daftar 48 perusahaan global yang terlibat dalam aksi pendudukan Israel dan genosida di Gaza.Daftar tersebut tercantum dalam laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia, Francesca Albanese.

Sejumlah raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) masuk daftar tersebut di antaranya Microsoft, Alphabet Inc (induk Google), dan Amazon.

Pendudukan Israel disebut telah menjadi ladang uji coba ideal bagi para produsen senjata dan perusahaan teknologi besar yang mendapatkan permintaan tinggi, minim pengawasan, dan tanpa akuntabilitas.

"Perusahaan-perusahaan ini tidak lagi sekadar terlibat dalam pendudukan, mereka kini menjadi bagian dari ekonomi genosida," bunyi laporan tersebut, melansir Aljazeera.

Di sektor teknologi, Microsoft, Alphabet, Amazon, dan IBM disebut memberi Israel akses ke cloud, AI, serta pengelolaan data biometrik warga Palestina.

Palantir Technologies diduga memperluas dukungan militer, termasuk teknologi predictive policing dan sistem penargetan otomatis menggunakan AI seperti Lavender, Gospel, dan Where’s Daddy?

Perusahaan alat berat seperti Caterpillar (AS), HD Hyundai (Korea Selatan), dan Volvo Group (Swedia) juga disebut menyediakan alat penghancur properti Palestina. Perusahaan perhotelan seperti Booking dan Airbnb turut disorot karena mencantumkan properti di permukiman ilegal di wilayah pendudukan.

Drummond Company dan Glencore disebut sebagai pemasok utama batu bara untuk Israel, sementara Bright Dairy & Food dari China, pemilik mayoritas Tnuva—konglomerat pangan terbesar Israel—juga disebut mendapat keuntungan dari tanah Palestina. Netafim, anak usaha Orbia Advance Corporation (Meksiko), dinilai mengeksploitasi sumber daya air di Tepi Barat.

BNP Paribas dan Barclays disebut sebagai bank yang mendukung pendanaan perang lewat pembelian obligasi pemerintah Israel.