Guru Besar Unpad Sarankan MK RI Tiru Afrika Selatan dalam Uji Formil UU TNI

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof Susi Dwi Harijanti, menyarankan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk meniru pendekatan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam memutus uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Hal itu disampaikan Susi saat hadir sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian formil UU TNI di Jakarta, Senin (7/7/2025).

"Sebagai perbandingan, MK dapat mengambil pengalaman dari MK Afrika Selatan dalam perkara Doctors for Life pada 2006. MK Afrika Selatan juga menegaskan bahwa partisipasi publik yang dimaksud tidak cukup hanya bersedia secara formal, tetapi juga harus bermakna atau yang disebut sebagai meaningful involvement. Bukan lagi consult (konsultasi), tetapi masuk pada involvement (keterlibatan),” kata Susi.

Menurut dia, saat ini merupakan momentum tepat bagi MK RI untuk mengembangkan meaningful involvement test atau tes partisipasi bermakna, dengan membangun kriteria-kriteria yang lebih rinci guna memastikan terpenuhinya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang secara konkret.

Mahkamah, lanjut Susi, dapat menggunakan standar kewajaran dalam menilai terpenuhi atau tidaknya partisipasi bermakna, yaitu dengan menjawab pertanyaan mendasar: apakah legislator telah bertindak secara layak, wajar, dan proporsional dalam menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat?

Dia juga menekankan bahwa tingkat kewajaran itu sangat bergantung pada karakter dan intensitas dampak undang-undang terhadap publik. Semakin besar dampaknya, maka semakin tinggi pula standar partisipasi yang harus dipenuhi.

"Kurang waktu ataupun juga keterbatasan biaya atau anggaran tidak dapat dijadikan justifikasi untuk melimitasi partisipasi publik,” tegasnya.

Susi menilai, UU TNI merupakan produk hukum yang menyangkut isu-isu fundamental seperti relasi sipil dan militer, potensi perluasan peran TNI dalam pemerintahan sipil, hingga perlindungan hak asasi manusia.

Susi menyoroti dalam proses pembentukan UU TNI, partisipasi publik sangat terbatas. Salah satu indikatornya adalah pembahasan substansi yang berlangsung dalam waktu sangat singkat.

"Dalam batas penalaran yang wajar, waktu ini jelas tidak mencukupi untuk menjamin partisipasi yang deliberatif dan berkualitas,” ujarnya.

Prof Susi dihadirkan sebagai ahli oleh pihak pemohon dalam Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025, yang diajukan oleh lima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran: Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando.

Selain perkara tersebut, MK juga sedang memeriksa empat perkara pengujian formil lainnya terhadap UU TNI dalam tahap pembuktian, yakni Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 75/PUU-XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025.