Kemendagri Temukan Data Baru Terkait Polemik 4 Pulau Rebutan Aceh-Sumut

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merampungkan rapat pengambilan keputusan, terkait 4 pulau sengketa Aceh-Sumatera Utara (Sumut), Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, penentuan nasib 4 pulau tersebut tak sebatas soal batas wilayah, tetapi juga ada hal-hal pendukung lainnya.

"Kementerian Dalam Negeri dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori ini tidak saja menimbang faktor geografis, misalnya kedekatan secara wilayah, tetapi juga ada data fakta historis, politis, dan kemudian juga data-data sosial dan kultural," kata Bima saat jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Bima memastikan, Kemendagri tidak sendiri dalam mengambil keputusan. Bersama dengan seluruh instansi, turut diperkaya data dan informasi terkait 4 pulau yang tengah disengketakan.

"Pada rapat hari ini, tadi telah disampaikan data-data sebagai landasan untuk memutuskan secara final terkait dengan status 4 pulau tadi," tegas dia.

Bima menambahkan, selain data existing, ditemukan juga data baru atau novum sebagai data yang sangat berpengaruh dalam keputusan final yang diambil.

"Perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, kami pelajari lebih dalam lagi, ada Novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kemendagri. Nah, data yang baru ini, novum ini, tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian beliau sampaikan kepada Bapak Presiden," ujar Bima.

Berdasarkan novum tersebut, Bima meyakini status 4 pulau itu sudah lengkap. Maka semua pihak sudah bersepakat dalam rapat lintas forum hari ini sebagai hasil akhirnya.

"Kamis sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh Forum Rapat lintas instansi ini untuk kemudian Pak menteri laporkan kepada Pak Presiden," Bima menandasi.

Meski sudah diputus hasil akhir di tingkat kementerian dan lintas lembaga, namun hasil tersebut belum dapat diungkap ke publik.

Sebab presiden harus mengetahui lebih dulu melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mendampingi kunjungan kerjanya di Singapura hari ini.

Diketahui, mereka yang hadir dalam rapat penentuan keputusan akhir 4 pulau tersebut adalah, Wakil Menteri Dalam Neger Bima Arya, Sekjen Kementerian Pertahanan, Kepala Badan Informasi dan Geospasial, pihak Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan berbagai pihak, dan termasuk juga para pelaku sejarah yang terkait langsung dalam proses-proses penentuan batas wilayah, penamaan kode, dan kegiatan yang terkait dengan identifikasi rupa bumi secara nasional.