Koalisi Masyarakat Sipil Beri Catatan Merah untuk 8 Program di 100 Hari Pramono-Rano

Liputan6.com, Jakarta - Pramono Anung dan Rano Karno diganjar rapor merah dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari gabungan sejumlah elemen, seperti Green Peace Indonesia, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Urban Poor Consortium (UPC) dan LBH Jakarta. Rapor merah itu mereka suarakan sebagai catatan 100 hari pertama masa kerja sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

"100 hari Pramono Anung dan Rano Karno memimpin Jakarta, namun program awal mereka dalam Instruksi Gubernur Nomor e-0001 Tahun 2025 belum menyelesaikan masalah mendasar warga. Pelayanan publik masih lambat, pengaduan masyarakat jarang ditanggapi, dan berbagai persoalan lama terus terbengkalai," tulis keterangan resmi Koalisi Masyarakat Sipil seperti dikutip dari situs resmi Greenpeace Indonesia, Senin (2/6/2025).

Koalisi Masyarakat Sipil mencatat, 100 hari seharusnya menjadi wajah awal tonggak perubahan. Tetapi janji ‘Jakarta Menyala’ justru terancam padam oleh pola reaktif tanpa arah jelas.

"Kebijakan Pram-Doel justru mengulang pola lama yang mengesampingkan hak dan partisipasi warga, mengabaikan urgensi lingkungan, serta mengadopsi solusi jangka pendek yang jauh dari keberlanjutan," kritik koalisi.

Dalam dokumen yang diunggah, terdapat delapan poin program kerja yang menjadi kategori penilaian. Hasilnya, tidak ada yang memenuhi standar minimal score 75. Semua berada di bawah rata-rata bahkan ada yang dianggap nol besar.

"100 hari memang waktu yang sangat singkat, tapi sangat menentukan arah kebijakan dan pembangunan kota oleh pemimpinnya," jelas Masyarakat Sipil sebagai catatan perbaikan untuk keduanya.

Koalisi Masyarakat Sipil berharap, dengan nilai yang diberikan di 100 hari pertama ini, keduanya dapat mengevaluasi kinerja agar menjadi lebih baik.

"Tingkatkan lagi perencanaan pembangunan kota yang lebih inklusif dan partisipatif, sehingga sesuai dengan kebutuhan warga 5 tahun mendatang," tandas catatan rapor merah untuk Pramono dan Rano.

Berikut delapan poin yang menjadi rapor merah Pram-Rano termasuk rekomendasinya:

1. Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil: Nilai 20

2. Pengelolaan sampah: Nilai 10

3. Pemenuhan lapangan kerja: Nilai 20

4. Program Kampung Bayam: Nilai 20

5. Reforma agraria perkotaan: Nilai 20

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum: Nilai 0

7. Pelayanan publik dan birokrasi: Nilai 10

8. Penanganan penggusuran: Nilai 30

1. Rekomendasi Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil: Pada program 100 hari, tanggul seakan dijadikan solusi tunggal dan permanen dari permasalahan pesisir Jakarta. Padahal, revitalisasi mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil harus dijadikan solusi utama dengan beban investasi ringan dan berkelanjutan.

2. Rekomendasi Pengelolaan sampah: RDF Rorotan dijadikan solusi utama pengelolaan sampah yang sebenarnya jadi cara menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Angkutan dan tempat pembuangan akhir terpilah, menekan produksi sampah dari hulu, dan insentif bagi UMKM ramah lingkungan dapat menjadi upaya untuk mengelola sampah sejak hulu tanpa menimbulkan masalah baru.

3. Rekomendasi Pemenuhan lapangan kerja: Meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK dan minimnya perhatian terhadap pekerja sektor informal, menambah rangkaian beban lapangan kerja di Jakarta. Green Jobs jadi solusi berkelanjutan bagi lingkungan dan lapangan kerja Jakarta. Pemprov Jakarta harus bisa menjamin dengan memberikan pelatihan yang memadai, serta mendorong investasi ramah lingkungan untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

4. Rekomendasi Program Kampung Bayam: Meskipun telah dicantumkan dalam program 100 hari kerja, namun hingga saat ini permasalahan hunian di Kampung Bayam belum juga selesai. Segera buka akses huni kampung bayam berdasarkan musyawarah dengan seluruh warga.

5. Rekomendasi Reforma agraria perkotaan: Penyegaran struktur Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jakarta dengan melibatkan masyarakat kampung kota ke dalamnya.

6. Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum: Prioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Hukum dan pastikan perubahan pasal bermasalah sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil.

7. Rekomendasi Pelayanan publik dan birokrasi:Evaluasi pejabat yang tidak berkoordinasi kerja dengan baik. Jangan sampai koordinasi kerja buruk in berdampak pada pelanggaran HAM sebagaimana terjadi pada warga Menteng Pulo

8.Rekomendasi Penanganan penggusuran: Segera cabut Pergub 207/2016 yang kerap dijadikan alat untuk menggusur paksa warga.