Mencari Titik Temu, Etika Komunikasi Politik di Era Baru

Komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai pesan politik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya anak muda, dalam proses demokrasi.

Diterbitkan 31 Mei 2025, 15:41 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho menegaskan, membangun etika komunikasi politik yang sehat tidak bisa dipisahkan dari upaya membangun fondasi etika politik kebangsaan secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan Dimas dalam diskusi publik yang digelar Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (HIMPASKOM UI) bertajuk “Mencari Titik Temu: Reformulasi Etika Komunikasi Politik dalam Era Politik Baru”.

“Komunikasi politik yang baik dapat membangun political trust, baik antar kelompok masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara. Ini menjadi kunci dalam memperkuat legitimasi dan stabilitas negara-bangsa,” ujar Dimas di Waroeng Kopi Selow, Jakarta, seperti dikutip Sabtu (31/5/2025).

Dimas menjelaskan, komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai pesan politik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya anak muda, dalam proses demokrasi. Ia pun menekankan, komunikasi politik yang sehat dan efektif oleh aktor-aktor negara dapat menciptakan dinamika politik yang produktif, mencegah polarisasi ekstrem, serta membangun konsensus kebangsaan yang otentik dan berkelanjutan.

"Untuk mewujudkan komunikasi politik yang legitimate, para aktor politik dan institusi perlu mengedepankan nilai-nilai transparansi, inklusivitas, keterbukaan terhadap kritik, serta konsistensi terhadap etika kenegaraan dan kebangsaan," jelas Dimas.

 

Berbeda dengan Era Sebelumnya

Sementara itu, Pembicara lain yaknti Ray Rangkuti menyoroti pergeseran fundamental dalam cara kerja komunikasi politik di era digital. Secara teknis, cara kerja berkomunikasi di era digital atau media sosial berbeda dengan sebelum-sebelumnya.

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) itu, era sekarang, kebenaran tak selalu pada subtansinya, tapi bisa di dalam perbincangannya. Sebanyak apa ciutan di langitkan. Itulah yang bisa dinyatakan sebagai kebenaran.

"Kenyataan ini cukup menguntungkan para politisi. Dengan bertindak populer dan populis, maka langkah-langkah politisi akan dilihat sebagai benar. Populisme politik mulai menjelma menjadi laku politisi, saat ini. Setelah Jokowi mengenalkan populisme dan memang sukses, kini, Prabowo melanjutkannya. Di beberapa daerah gejala yang sama pun terjadi. Sebut saja populisme ala Kang Dedi Mulyadi (KDM)”, beber Ray.

 

Relevansi Nilai Etik dalam Praktik Komunikasi Politik

Sebagai tuan rumah, Ketua Divisi HIMPASKOM UI, Kisandani Priyambodo mengungkapkan, diskusi publik dihelatnya menjadi momentum penting untuk mengkaji ulang relevansi nilai-nilai etik dalam praktik komunikasi politik kontemporer di tengah era yang kian sarat dengan strategi pencitraan dan viralitas.

Ia menegaskan, sudah saatnya publik, khususnya generasi muda, terlibat aktif dalam membangun budaya komunikasi politik yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermartabat dan legitimate.

"Melalui forum ini, HIMPASKOM UI berharap dapat mendorong lahirnya rezim komunikasi baru yang lebih terbuka, reflektif, dan bertanggung jawab sebagai landasan politik demokratis yang sehat," dia menandasi.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6