Jemaah Haji Dapat Pembebasan Bea Masuk, Ini Penjelasan Bea Cukai

Liputan6.com, Jakarta Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2025 atau 1446 Hijriah. Dukungan dilakukan mulai dari proses persiapan hingga pelepasan jemaah haji di 14 bandara embarkasi.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada jemaah terkait aturan kepabeanan sebelum keberangkatan.

“Beberapa hal yang kami sampaikan antara lain ketentuan barang bawaan penumpang, barang kiriman, dan prosedur registrasi IMEI perangkat telekomunikasi. Tujuannya agar jemaah memahami batasan nilai barang bebas bea dan pentingnya registrasi IMEI dari perangkat yang dibawa dari luar negeri,” ujar Budi.

Pengawasan dan pelayanan kepabeanan mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk PMK 203/PMK.04/2017 tentang ekspor-impor barang penumpang, PMK Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan aturan impor barang kiriman, serta Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor PER-7/BC/2023 tentang registrasi IMEI.

Berdasarkan aturan tersebut, jemaah mendapat pembebasan bea masuk dan pajak impor atas barang kiriman dengan nilai maksimal USD 1.500 per pengiriman, maksimal dua kali selama musim haji.

Pengiriman harus disertai consignment note dan berlaku sejak keberangkatan kloter pertama hingga 30 hari setelah kloter terakhir tiba di tanah air.

“Namun, apabila jumlah pengiriman lebih dari dua kali atau nilainya melebihi USD 1.500, maka atas kelebihannya dikenakan bea masuk 7,5 persen serta PPN atau PPN dan PPnBM. Tidak dikenakan bea masuk tambahan atau pajak penghasilan,” jelasnya.

Untuk barang bawaan jemaah saat tiba di Indonesia, pembebasan bea masuk dan pajak impor diberikan jika total nilai barang maksimal USD 500. Di atas nilai tersebut akan dikenakan bea masuk dan pajak atas selisihnya.

Perangkat seperti ponsel, tablet, dan gawai lain dari luar negeri juga wajib dilaporkan untuk registrasi IMEI agar dapat digunakan di jaringan seluler Indonesia.

Bea Cukai juga membantu memastikan kelancaran barang bawaan jemaah yang masuk ke Arab Saudi, sesuai aturan dari ZATCA (Zakat, Tax, and Customs Authority). Fokus utamanya adalah mempercepat layanan di bandara kedatangan agar jemaah dapat segera melaksanakan ibadah.

“Untuk mendukung penyelenggaraan haji, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (AVSEC) dalam pemeriksaan x-ray, Komite Keamanan Bandara untuk kesiapan angkutan haji, dan ZATCA dalam proses kedatangan di Arab Saudi,” kata Budi.