Iqbal Jadi Sekjen DPD Disebut Sudah Sesuai UU Polri

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin melantik Mohammad Iqbal, sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI di Gedung Nusantara IV, Senin (19/5/2025). 

Sebelumnya, Irjen Mohammad Iqbal dirotasi dari Kapolda Riau menjadi Pati Baharkam Polri dalam rangka penugasan di DPD RI.

Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan, hal ini sudah seusai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian, yang di mana memberikan legitimasi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi kepolisian.

"Pasal 28 Ayat (3) UU Kepolisian menyatakan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Namun, penugasan aktif juga dimungkinkan jika relevan dengan fungsi kepolisian dan berdasarkan perintah Kapolri," kata dia dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).

Rudianto juga menuturkan, hal ini juga sesuai dengan Pasal 28 Ayat (3) dalam UU Polri tersebut.

"Artinya berdasarkan tafsir otentik dengan logika hukum acontrario jika jabatan tersebut memiliki sangkut paut dengan tugas dan fungsi Kepolisian dan/atau dengan berdasarkan penugasan Kapolri hal tersebut dapat dilakukan terhadap perwira tinggi polisi aktif, selama berdasarkan penugasan Kapolri dan relevan dengan tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana mandat Konstitusi Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang didasarkan pada kebutuhan lembaga dan semangat sinergi antarinstitusi untuk meningkatkan pencapaian tujuan bernegara," jelas dia.

Anggota Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan, penempatan Irjen Iqbal sebagai Sekjen DPD harus dilihat secara utuh, baik dari aspek filosofis maupun regulasi.

"Ini bukan hal baru. Selama penugasan tersebut sesuai dengan kebutuhan lembaga dan mendukung sinergi antar-institusi, maka secara hukum sah dilakukan," tegasnya.