Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Pelaku Pertambangan Diharap Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Telapak Indonesia terus berupaya mendorong transparansi dari perusahaan tambang di Indonesia. Menurut Peneliti LSM Lingkungan tersebut, Djufryhard, keterbukaan menjadi kunci dari pembangunan keberlanjutan industri tambang di Indonesia. Khususnya, program hilirisasi yang sedang terus digaungkan.

"Kita berharap perusahaan tambang akan membuka diri untuk kita lakukan analisis, kita melihat bagaimana kepatuhan bekerja sesuai dengan aturan atau regulasi yang dibuat pemerintah dan beberapa prinsip internasional," kata Djufryhard saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).

Djufryhard mencontohkan, satu perusahaan tambang yang dinilai memiliki keterbukaan informasi yang sudah baik adalah Trimegah Bangun Persada (TBP), salah satu perusahaan yang berada dalam grup Harita.

Berdasarkan penelusuran Telapak, lanjut Djufry, TBP kerap memberikan laporan dari aktivitas tambang yang dilakukannya Maluku Utara melalui situs resminya.

"Dari aspek keterbukaan sebenarnya, dokumen ini kan sebenarnya bisa diakses publik di website mereka, itu kami sudah menjadi indikator bahwa perusahaan ini mengarah ke keterbukaan," jelas dia.

Djufryhard mencontohkan, bahkan dokumen pendukung lain seperti dokumen rencana keberlanjutan sampai perubahan iklim, ternyata juga mereka publikasi secara terbuka. Hal itu menunjukkan indikator perusahaan tersebut mendukung adanya keterbukaan.

"Pada website mereka juga menyediakan kolom keluhan dan tindakan penanganan yang juga menjadi indikator baik. Mereka ternyata berada pada posisi atau mendapat peredikat taat dari aspek rencana kelola lingkuan dan rencana pemantauan lingkungan dari Dinas Lingkuan Hidup di Maluku Utara dan ini menjadi ukuran bahwa perusahaan ini dalam persoalan pemantauan lingkungan dia memiliki indikator yang baik," ungkap Djufryhard.

Meski bisa dikatakan cukup baik, namun sebagai peneliti, Djufryhard wajib memastikan yang bersangkutan bisa dikunjungi atau dilakukan ground check untuk memastikan laporan yang ditampilkan di situs resminya bersifat valid.

"Jadi itu kan baru laporan yang ada di dokumen, di satu sisi ada info negatif juga yang kami terima, selerti dugaan percemaran air, dugaan perusakan mangrove karena aktivitas tambang mereka. Maka menjadi penting, perusahaan menyampaikan bahwa mereka melakukan rehabilitasi dan kami membaca dokumen saja tidak menjadi lengkap kalau tidak dilakukan ground check atau melihat kondisi lapangan secara langsung untuk membuktikan bahwa apa yang ditulis itu sesuai dengan fakta sebenarnya," dorong Djufryhard.

"Jadi perlu melihat, kalau di telapak kita namakan berbasis bukti apakah yang ditulis dalam dokumen itu berbasis bukti yang berada di lapangan," imbuh dia.

Djufryhard berharap, apa yang disampaikan bisa sesuai dengan yang dilaporkan dalam situs. Maka pihak ketiga bisa menyampaikan pada orang lain bahwa dugaan negatif itu tidak benar.

"Jadi ada bukti jelas bahwa yang mereka lakukan itu positif dan itu yang menjadi penting, itu dari aspek ketika kita melihat laporan," beber dia.

Djufryhard mengingatkan, Indonesia adalah salah satu negara produsen nikel terbesar di dunia. Maka pemantauan dari pihak ketiga terhadap kerja-kerja perusahaan nikel menjadi penting. Tidak hanya TBP, tapi Telapak mendorong semua yang bergerak di industri tambang melakukan hal senada.

"Apakah mereka juga menyiapkan laporan keberlanjutan? apakah mereka juga mau membuka diri untuk kita lakukan kunjungan untuk melihat fakta di lapangan? Salah satu indikator yang mau kita lihat juga adalah bagaimana perusahaan atau pihak industri pertambangan memastikan bahwa mereka mematuhi aspek hak asasi manusia (HAM) dalam lingkup internal dengan pekerjanya, pada masyarakat sekitar lingkar pertama, sebab itu penting untuk kita namakan itu bagaimana mengukur bisnis dan HAM itu berjalan seiring," harap Djufryhard.

Dia berpesan, bisnis dapat berjalan baik jika tidak ada pelanggaran HAM dalam prosesnya. Maka, diharapkan perusahaan lain bisa membuka diri.

"Jadi bukan hanya oleh NGO/LSM, juga dari perguruan tinggi kalau mau melakukan pemantauan dan bahkan oleh media, khususnya untuk memberikan peliputan yang sesuai," dia menandasi.