Kontribusi Industri Hasil Tembakau Dinilai Signifikan, Pemerintah Diminta Jaga Keseimbangan Regulasi

Liputan6.com, Jakarta - Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seiring dengan penguatan regulasi pengendalian tembakau yang disuarakan oleh pemerintah dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Berbagai kebijakan tersebut dinilai berdampak terhadap keberlangsungan industri dan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Sudarto, menyatakan bahwa regulasi terkait pengendalian tembakau terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hingga PP Nomor 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) yang saat ini sedang disusun.

“Kami tidak menolak pengaturan, namun berharap adanya kebijakan yang memperhatikan kondisi sektor IHT dan para pekerjanya. Perubahan regulasi yang berkelanjutan menciptakan ketidakpastian dan tekanan terhadap industri,” ujar Sudarto dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).

Ia juga menyoroti kontribusi besar sektor IHT terhadap perekonomian nasional, baik melalui penerimaan negara dari cukai hasil tembakau maupun penyerapan tenaga kerja yang mencapai lebih dari enam juta orang dari sektor hulu hingga hilir.

Menurutnya, evaluasi terhadap regulasi perlu dilakukan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan seimbang antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan industri.

Sementara itu, Ketua Komunitas Perokok Bijak, Suryokoco Suryoputro, menyoroti maraknya kampanye anti-rokok yang dijalankan sejumlah LSM. Ia mengungkapkan bahwa beberapa organisasi diketahui menerima pendanaan dari lembaga internasional untuk mendorong penguatan regulasi pengendalian tembakau di Indonesia, termasuk pelarangan iklan rokok dan penerapan kemasan polos.

“Pemerintah diharapkan memiliki sikap yang jelas dan seimbang. Di satu sisi, kampanye pengendalian terus digencarkan, namun di sisi lain, rokok masih menjadi produk legal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara,” ujar Suryokoco.

Ia menambahkan bahwa kejelasan arah kebijakan menjadi penting agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat maupun pelaku industri.