Tragedi Ledakan Amunisi Garut, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Dibentuk Tim Independen

Liputan6.com, Jakarta Kasus ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei 2025, menyebabkan 13 orang meninggal dunia baik dari masyarakat sipil maupun TNI. Tercatat, empat korban diantaranya merupakan anggota TNI AD.

Terkait tragedi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan turut berbela sungkawa kepada keluar korban akibat kejadian tersebut. Karena itu, tragedi di Garut perlu diusut, di mana kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban.

Adapun koalisi ini terdiri dari; Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, SETARA Institute, Centra Initiative, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), BEM SI, De Jure.

"Koalisi mendesak Komisi I DPR RI untuk segera membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki tragedi ini. Selain agar keluarga korban mendapatkan hak untuk tahu apa yang terjadi, juga karena perlu ada pengawasan ketat atas peralatan mematikan seperti senjata, amunisi, maupun bahan peledak di lingkungan TNI," demikian berdasarkan keterangan yang diterima, Rabu (4/5/2025).

Disebutkan, jika tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali. Tiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional.

"Jika berulang dan ada pembiaran negara maka sekali lagi, kejadian ini bisa tergolong pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak hidup, hak absolut yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun," demikian seperti dikutip.

Koalisi menyatakan pernyataan petinggi TNI yang menyebut bahwa warga sipil menjadi korban karena hendak mengambil logam serpihan amunisi itu adalah klaim yang terburu-buru dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban, apalagi disampaikan sebelum ada hasil penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan transparan.

"Klaim seperti ini justru terkesan menyalahkan korban demi mengaburkan tanggung jawab institusional TNI atas kelalaian yang terjadi," jelasnya.

Apapun penyebab ledakan, termasuk ada dan tidaknya pelanggaran SOP keamanan lokasi oleh TNI dengan keberadaan warga sipil di lokasi peledakan, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar dilakukan investigasi segera, independen, imparsial, dan menyeluruh atas tragedi ini.

"Secara prinsip, proses disposal amunisi perlu dilakukan jauh dari warga sipil, benar-benar steril dari warga sipil. Tidak dimungkinkan warga sipil mendekati area disposal amunisi, baik sebelum, selama, dan setelah prosea disposal amunisi tersebut, sehingga munculnya korban dari sipil tersebut patut menjadi alasan kuat perlunya tim pencari fakta," jelasnya.

Untuk memastikan integritas dan kredibilitas pengusutan ini, termasuk adanya impunitas, maka investigasi menyeluruh, imparsial dan transparan harus dilakukan oleh lembaga yang independen yang berasal dari luar TNI. Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer.

"Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan. Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi," demikian seperti dikutip. 

Sebanyak 13 korban ledakan amunisi di Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Jawa Barat berhasil teridentifikasi, dan dinyatakan selesai yang selanjutnya jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.

"Alhamdulillah malam hari ini adalah jenazah terakhir teridentifikasi," kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana kepada wartawan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk, Selasa malam (13/5/2025).

Ia menuturkan, tim identifikasi dari RSUD Pameungpeuk, TNI maupun Polri sudah menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengidentifikasi 13 korban tewas ledakan amunisi di Garut.

Seluruh jenazah yang sudah teridentifikasi itu, kata dia, selanjutnya diserahkan kepada keluarga korban untuk dimakamkan. "Insya Allah kita serahkan ke keluarganya masing-masing," katanya.

Ia menjelaskan, sejak Senin (12/5) tim gabungan identifikasi melakukan upaya untuk mengidentifikasi 13 korban ledakan dengan mencocokkan identitasnya sampai akhirnya dipastikan selesai teridentifikasi.

Awalnya secara bertahap pada Senin malam baru selesai mengidentifikasi sembilan orang, yakni empat anggota TNI, dan lima warga sipil, selanjutnya berhasil mengidentifikasi seluruh korban.

"Kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih TNI, Polri, masyarakat, pihak Rumah Sakit Pameungpeuk tentunya," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah seperti yang disampaikan gubernur Jawa Barat memberikan santunan kepada keluarga korban masing-masing sebesar Rp50 juta, ditambah lagi ada bantuan lain dari kepolisian maupun TNI.

"Pak Gubernur memberikan sumbangan setiap keluarga itu Rp50 juta, kemudian Pak Pangdam dan juga Pak Kapolda," katanya.

Tercatat identitas korban ledakan yakni sebanyak sembilan orang warga sipil kebanyakan warga Kecamatan Pameungpeuk dan Cibalong, ada juga dari Kecamatan Singajaya, sedangkan anggota TNI merupakan warga luar Garut salah satunya asal Bandung.